RI Akan Ganti 40% PLTU ke EBT, Dana dan Cadangan Listrik Harus Siap
Hal ini mempertimbangkan peralihan lanskap energi global menuju ekonomi rendah karbon dan net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon.
Rinciannya, sebanyak 5,5 GW dari PLTU akan dipensiunkan secara dini tanpa adanya penggantian dari pembangkit listrik EBT.
Jumlah ini berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 36 juta ton dengan total investasi yang dibutuhkan sebesar US$ 26 miliar atau Rp 372 triliun.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pekan lalu, pemerintah Indonesia mengutarakan keinginannya untuk mempensiunkan dini PLTU.
Langkah itu diambil sebagai komitmen untuk menurunkan emisi karbon demi mencegah perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 5,5 gigawatt (GW) PLTU yang dapat dipensiunkan lebih cepat dalam waktu 8 tahun. Namun untuk itu dibutuhkan dana US$ 25-30 miliar atau sekitar Rp 357-228 triliun.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai keberpihakan pada lingkungan bersih memang bagus.
Namun perlu dicatat, setiap kebijakan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang.
Komaidi menambahkan bahwa berdasarkan perhitungan PLN, setiap 1 gigawatt (GW) yang dipercepat masa pensiunnya, setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun per tahun.
