Kebutuhan Batu Bara untuk PLTU Terus Naik, Capai 130 Juta per Tahun
Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU di dalam negeri terus meningkat. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mencatat mencapai 130 juta per tahun atau hampir 11 juta ton per bulan. Jumlah tersebut untuk memenuhi standar minimal 15 hingga 20 HOP (hari operasi).
Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang menjelaskan jika dilihat dari kapasitas terpasang PLTU milik IPP (Independent Power Producer/ listrik swasta) sebesar 17 gigawatt (GW), setidaknya kebutuhan batu bara yang harus dipasok produsen per tahun yakni sekitar 51 juta ton atau sekitar 4,2 juta ton per bulan.
Sedangkan, dengan kapasitas terpasang PLTU milik PLN sebesar 17,5 GW, maka kebutuhan batu bara perusahaan setrum pelat merah ini sekitar 68 juta ton per tahun atau 5,7 juta per bulan. "Jadi kalau ditotal-total tadi kebutuhan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik sekitar 130 juta ton per tahun atau 11 juta ton per bulan. Itu kondisi idealnya," kata Arthur dalam Energy Corner, Senin (10/1).
Arthur menyebut jumlah tersebut belum memperhitungkan kebutuhan batu bara dari pelaku industri yang menggunakan pembangkit listriknya sendiri atau captive power. Sehingga, untuk mendapatkan kondisi ideal standar minimal 15 hingga 20 HOP, pemerintah harus menjamin ketersediaan batu bara sebesar 130 juta ton per tahun.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, menilai kebutuhan pasokan batu bara untuk PLTU milik PLN diperkirakan akan terus melonjak. Bahkan pada 2024 diproyeksikan angkanya dapat mencapai 131 juta ton per tahun.
Pasokan listrik RI sekitar 65% saat ini masih mengandalkan batu bara. Sehingga, kebutuhan akan pasokan emas hitam ke depan akan terus meningkat jika tidak segera diantisipasi.
"Proyeksinya kebutuhan batu bara PLN akan mencapai 131 juta ton pada 2024, naik dari 113 juta ton di 2021," katanya kepada Katadata.co.id, Senin (10/1).
Oleh sebab itu, menurut Fabby, perlu ada upaya pengurangan risiko pasokan batu bara. Salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar batu bara.
Pemerintah perlu mensubstitusi PLTU dengan pembangkit energi terbarukan dan mengembangkan pembangkit energi terbarukan skala besar di Jawa dan Sumatera. Baik itu di sisi PLN dan pelanggan listrik.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan untuk membuat ketersediaan batu bara di PLTU dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi di Januari 2022, setidaknya perusahaan butuh 20 juta metrik ton (MT) pasokan batu bara.
"Jumlah itu terdiri dari, 10,7 juta ton dari kontrak eksisting dan 9,3 juta ton tambahan untuk meningkatkan ketersediaan batu bara ke level aman,” ujar Darmawan beberapa hari lalu.
Hingga Rabu (5/1), PLN sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta ton batu bara. Jumlah tersebut terdiri dari 10,7 juta ton kontrak eksisting PLN dan IPP, dan 3,2 juta ton kontrak tambahan.
Tambahan pasokan ini akan masuk ke pembangkit PLN secara bertahap. Menurut Darmawan PLN akan terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. "Upaya kami salah satunya adalah memaksimalkan batu bara yang awalnya akan diekspor bisa dikirim ke pembangkit PLN," ungkap dia.
Solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN sangat dibutuhkan demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional. PLN akan bekerja keras, efektif dan efisien dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit.
Ke depan, PLN akan melakukan kontrak jangka panjang dan perikatan volume dengan swing 20%. Sementara harga batu bara tetap akan mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema kirim Cost, Insurance and Freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat) atau skema Free on Board (FOB/beli batu bara di lokasi tambang).
