Impor Batu Bara Kokas Capai 7,9 Juta Ton, ESDM Dorong Eksplorasinya
Kementerian ESDM terus menggenjot kegiatan eksplorasi batu bara metalurgi berkalori tinggi atau kokas di Indonesia. Pasalnya, impor komoditas emas hitam berkalori tinggi ini pada 2021 telah mencapai 7,9 juta ton.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan eksplorasi ini bertujuan untuk menyediakan data terkait ketersediaan batu bara kalori tinggi. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan industri akan jenis batu bara ini cukup tinggi.
"Kita belum punya pertambangan ini. Kita masih impor 7,9 juta ton," kata Ridwan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 2021 dan Program Kerja 2020 Sub Sektor Minerba, Kamis (20/1).
Adapun kegiatan eksplorasi berlangsung pada 22 lokasi yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Di Kalimantan Timur, eksplorasi dilakukan oleh Mahakam Indah Jaya, Dermaga Pratama Perkasa, Borneo Emas Hitam, Gunung Bayan Pratama Coal, Indo Pancadasa Agrotama, dan Kartika Selabumi Mining.
Lalu di Kalimantan Tengah oleh Yastra Energy, Tuah Globe Mining, Borneo Prima, Murung Raya Coal, Semesta Alam Barito, Nantoy Bara Lestari, Permata Mulya Agung, Suprabari Mapamindo Mineral, Wahana Agung Sejahtera, KOP Jembatan Dua Mandiri, Batubara Kalimantan.
Sedangkan di Kalimantan Selatan rinciannya yaitu Sebuku Sejaka Coal, Anugerah Bara Hampang, Kadya Caraka Mulia, Tanjung Alam Jaya, dan PD Baramarta.
Sebelumnya Kementerian ESDM berencana menggenjot kegiatan eksplorasi batu bara kokas dengan biaya dari alokasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Rencana ini mendapat respon positif pengusaha tambang karena dinilai meningkatkan kegiatan eksplorasi batu bara kalori tinggi atau kokas.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menyambut baik upaya pemerintah mengembangkan batu bara kokas, apalagi Indonesia masih mengimpor batu bara kokas maupun semi kokas. "Saat ini memang beberapa anggota kami memiliki spesifikasi batu bara dengan kalori 6.100 ke atas," ujarnya.
Namun, eksplorasi membutuhkan rangkaian kegiatan yang cukup panjang. Di mana salah satu faktor modal keuangan yang cukup tinggi sebelum tahapan eksploitasi menjadi penentu.
Sehingga rencana pemerintah membiayai eksplorasi dengan PNBP dinilai dapat mendukung iklim investasi. Meski begitu, kebijakan ini tidak serta merta membuat tujuan program yang telah direncanakan mudah tercapai.
Sebab tekanan pengurangan penggunaan batu bara di tingkat internasional dan mulai berlakunya pajak karbon membuat pertumbuhan PLTU batu bara tersendat. Sementara dalam upaya eksplorasi, pelaku usaha batu bara juga dihadapkan dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
