DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota BBM Pertalite dan Solar
Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera merealisasikan tambahan kuota BBM bersubsidi. Kuota pertalite diharapkan naik menjadi 29 juta kilo liter (kl) dan solar menjadi 17,39 juta kl.
Desakan itu muncul lantaran pemerintah belum menindaklanjuti kesepakatan penambahan kuota BBM bersubsidi dalam Rapat Kerja antara Komisi VII dan Menteri ESDM pada 14 Apri.
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golongan Karya Mukhtarudin, khawatir kuota BBM subsidi tahun ini jebol atau tak sanggup memenuhi konsumsi masyarakat.
Pertamina telah menyalurkan 16,8 juta kl pertalite dari total kuota 23 juta kl atau sekitar 73%. Artinya, tersisa 27% atau 6,2 juta kl yang diharapkan bisa memenuhi permintaan hingga Desember.
Sedangkan penyaluran solar mencapai 66,4% atau 9,9 juta kl dari total kuota 14,9 juta kl. Artinya, tersisa 33,6% atau 5 juta kl sampai akhir tahun.
Berdasarkan data tersebut, rata-rata konsumsi pertalite 2,4 juta kl dan solar 1,41 juta kl per bulan.
"Kami agak khawatir kuota BBM subsidi ini jebol pada 2022," ujar Mukhtarudin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, Rabu (24/8).
“Hasil kuputusan rapat Komisi VII bersama pemerintah kemarin itu mengikat, tapi pemerintah tidak merealisasikannya. Ini tambahan kuota tidak direalisasikan kenapa?” tanyanya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikul Islam Ali menilai bahwa pemerintah sebaiknya membatasi pembelian dan menambah kuota, ketimbang menaikkan harga BBM subsidi.
“Ini supaya tidak habis di pertengahan tahun,” kata Syaikul.
Dengan sisa kuota yang tersedia, pasokan BBM bersubsidi ditaksir hanya akan bertahan hingga Oktober atau November. “Kalau tidak ada pembatasan ini tidak masuk akal. Sudah pasti kuota jebol,” tambah dia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa sejumlah menteri akan berkumpul di Kantor Menteri Perekonomian untuk mendiskusikan sejumlah kebijakan politik terkait pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada Rabu sore (24/8).
"Ini di Kemenko Perekonomian sedang mencari yang terbaik. Saat ini inflasi 4,9% dan kontribusi sektor energi 1,4% karena sektor transportasi pergerakannya cukup besar," kata Arifin.
Arifin pun enggan menjawab berapa potensi besaran kenaikan harga BBM subsidi. Sebab, inimerupakan keputusan bersama dari lintas-kementerian.
Besaran penaikan harga BBM bersubsidi akan dikaji dengan mempertimbangkan dampak inflasi. "Terkait dengan berapa kenaikan harganya dan dampaknya terhadap inflasi ini perlu koordinasi dengan kementerian terkait," ujar Arifin.
