Pemerintah Kaji Subsidi BBM, Sri Mulyani: Dari Mana Anggarannya?
Pemerintah memberikan gambaran bahwa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan semakin berat untuk menanggung beban subsidi energi, terutama menombok selisih harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar.
Kementerian Keuangan menghitung butuh tambahan anggaran mencapai Rp 198 triliun, agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.
- Dari Mana Tambahan Anggaran untuk Subsidi BBM?
Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dapat memastikan alokasi tambahan anggaran tersebut jika harga Pertalite dan Solar diputuskan tidak naik.
"Kita tidak mencabut subsidi, uang Rp 502 triliun ini akan habis kan. Pertanyaannya adalah mau tambah anggaran atau enggak? Kalau tambah, darimana anggarannya? Suruh ngutang?" ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8).
Meski pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi atau menambah subsidi. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan anak buahnya untuk menghitung kebijakan BBM bersubsidi secara hati-hati.
Pada kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyinggung soal subsidi ratusan triliun yang justru tidak tepat sasaran. Lebih dari 80% anggaran subsidi Pertalite selama ini dinikmati 30% penduduk terkaya di Indonesia.
Hal yang sama juga terjadi pada Solar yang kebanyakan dinikmti orang kaya dan dunia usaha. “Kurang dari 1 juta kilo liter solar yang mengalir ke orang miskin, dari total 15 juta kilo liter yang disubsidi pemerintah,” kata Sri Mulyani.
Simak penjelasan Sri Mulyani lebih lengkap di sini.
- Besaran Beban APBN untuk Setiap Liter BBM Bersubsidi
Anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini diperkirakan tidak akan cukup hingga akhir tahun. Sri Mulyani menekankan, harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg yang ada saat ini sudah jauh dari harga keekonomiannya.
Dalam paparannya di depan anggota DPD RI, bendahara negara ini menyebut sudah menggelontorkan subsidi sebesar Rp 8.800 untuk setiap satu liter solar yang dinikmati masyarakat.
"Harga solar tetap Rp 5.150 per liter, padahal kalau harganya sesuai dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 100 per barel, dengan nilai tukar Rp 14.450, harga keekonomian solar itu harusnya Rp 13.950 per liter," jelas Sri Mulyani, Kamis (25/8).
Pemerintah menyediakan kuota solar bersubsidi sebanyak 15 juta kilo liter. Namun hingga akhir Juli, kuotanya sudah tersedot 9,88 juta kilo liter.
Ia memperkirakan jika laju konsumsinya masih sama seperti tujuh bulan terakhir, kuotanya akan habis dalam dua bulan ke depan.
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah telah memberikan subsidi untuk Pertalite sebesar Rp 6.800 per liter. Harga pertalite di pom bensin sebesar Rp 7.650 per liter dari harga keekonomian yang seharusnya di Rp 14.450 per liter.
Kuota Pertalite tersisa kurang lebih 6 juta kilo liter dan diperkirakan habis pada akhir bulan depan.
Pemerintah juga menyediakan subsidi untuk LPG tabung 3 kg. Ia menyebut harga keekonomian LPG tabung melon saat ini mencapai Rp 18.500 per Kg.
Padahal, harga yang dijual saat ini hanya RP 4.250 per kg. "Jadi subsidinya lebih besar dari Rp 14.000 per kg," terang Sri Mulyani.
Simak penjelasan lebih lengkap dari Sri Mulyani mengenai subsidi di sini.
- Subsidi Energi Hampir Setara Anggaran Pendidikan
KARNAVAL ANAK PERINGATAN HUT RI DI PALU (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.)
Menurut Sri Mulyani, total subsidi energi berpotensi mencapai Rp 700 triliun, akan berada jauh di atas anggaran pendidikan tahun ini.
"Anggaran subsidi kemungkinan terus melebihi Rp 502 triliun kalau konsumsinya terus meningkat. Ini sudah bersaing dengan anggaran pendidikan sendiri yang Rp 574,9 triliun, kemungkinan akan tersalip," kata Sri Mulyani saat memberi kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (25/8).
Anggaran pendidikan merupakan komponen yang wajib mendapatkan alokasi sebesar 20% dari APBN setiap tahunnya, sesuai amanat undang-undang. Dengan APBN yang membengkak, alokasi anggaran pendidikan pun ikut naik.
Alokasi anggaran pendidikan pada tahun ini yang mencapai Rp 574,9 triliun, merupakan yang tertinggi setidaknya dalam empat tahun terakhir.
Simak artikel lengkap mengenai alokasi anggaran pendidikan di sini.
- Apa Saja yang Digodok Pemerintah Terkait Kebijakan Harga BBM?
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan mengenai berbagai pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan kebijakan terkait harga BBM.
"Ini sedang diperdalam (kajiannya)," kata Airlangga usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8).
Airlangga meninggalkan kawasan Istana pada Kamis siang bersama tiga menteri sektor ekonomi lainnya, yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perindustrian Agus Ginanjar Kartasasmita.
Pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai BBM bersubsidi, termasuk Pertalite yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi.
Sebab, kenaikan BBM dapat berimbas pada peningkatan inflasi. "Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa," ujarnya.
Sehari sebelumnya, Rabu (25/8), Airlangga sempat menyebutkan evaluasi harga BBM akan disampaikan ke Presiden dalam waktu dekat. "Minggu ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," kata Airlangga.
Simak apa saja yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah terkait kebijakan harga BBM di sini.
