Ekspor Bauksit Dilarang, Pengusaha Bantah Proyek Smelter Mangkrak
Pengusaha produsen bauksit menegaskan bahwa pembangunan smelter masih terus berjalan dan membantah tudingan pemerintah yang mengatakan proyek ini mangkrak yang berdampak ditutupnya keran ekspor.
Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyerukan bahwa pembangunan smelter masih terus berjalan meski pemerintah tidak memberikan perpanjangan izin ekspor kepada pelaku usaha yang ditutup pada 10 Juni lalu.
Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistyanto, mengatakan bahwa pelaku usaha masih berupaya untuk menyelesaikan komitmen pembangunan smelter bauksit meski perkembangannya berjalan secara perlahan.
"Pembangunan smelter tidak mangkrak, jalan terus kok. Hanya saja persentasenya kecil dan progresnya pelan. Belum bisa pada tingkat struktur yang tinggi karena nilainya mahal," kata Ronald kepada Katadata.co.id saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (19/6).
Menurut Ronald, pengadaan smelter bauksit membutuhkan rata-rata belanja modal senilai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 18,6 triliun untuk membuat satu unit smelter dengan kapasitas pengolahan 6 juta ton bijih bauksit menjadi 2 juta ton alumina per tahun.
Besaran modal itu jauh lebih tinggi dari kebutuhan untuk membangun smelter nikel. Ronald juga menyinggung pernyataan pemerintah yang mengatakan capaian pembangunan smelter bauksit mangkrak karena kondisi lapangan yang masih berupa lapangan tanah.
Dia beranggapan bahwa progres pembangunan smelter yang masih berupa lapangan kosong tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penilaian smelter mangkrak.
Alasannya, kata Ronald, para pelaku usaha juga telah membangun sarana dan prasarana seperti akses jalan menuju smelter dan pelabuhan. Selain itu, pengusaha juga telah mengeluarkan biaya untuk pembebasan dan pembersihan hutan hingga mengurus hak guna bangunan.
"Kegiatan itu semua pakai uang dan kalau tidak dianggap sebagai kerjaan, lalu apa namanya? Kecuali jika masih hutan belantara dan belum ada patok apapun, baru bisa disebut mangkrak," ujar Ronald.
Kementerian ESDM pada Februari lalu merilis capaian pembangunan delapan unit smelter yang laporan progresnya tak sesuai dengan realitas pembangunan di lapangan.
