Dampak Sanksi Eropa, Zarubezhneft Bakal Lepas 50% Hak Kelola Blok Tuna
Perusahaan migas asal Rusia, Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Limited telah mendapatkan izin pengajuan buka data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai langkah awal untuk melepas 50% hak partisipasi di Blok Tuna.
SKK Migas mengabarkan saat ini Zarubezhneft masih dalam tahap mencari perusahaan yang bersedia untuk mengakuisisi hak partisipasi mereka di Blok Tuna. Hasil pengajuan buka data tersebut sudah dilirik oleh sejumlah perusahaan migas internasional maupun domestik yang berpotensi menggantikan Zarubezhneft di Blok Tuna.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, mengatakan bahwa Zarubezhneft masih menjadi salah satu pemegang hak kelola Blok Tuna bersama Premier Oil Tuna yang masing-masing menggenggam 50% hak partisipasi.
"Pelepasan PI ada proses yang harus berjalan. Sama seperti Shell yang melepas PI ke Pertamina di Blok Masela," kata Hudi lewat pesan singkat pada Senin (31/7).
Hudi menjelaskan, pengajuan buka data bakal dilanjutkan dengan negosiasi Business to Business (B to B) antara Zarubezhneft dengan calon pengganti potensial. "Sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan izin untuk melihat data-data tersebut.
Adapun rencana pengembangan Blok Tuna tahun ini kemungkinan tersendat. Hal ini lantaran sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris terhadap Rusia yang ikut dirasakan oleh Zarubezhneft, perusahaan Rusia yang menjadi mitra Premier Oil Tuna BV, dalam mengembangkan lapangan tersebut.
Dalam pertemuan awal 2023 dengan SKK Migas, Harbour Energy - perusahaan induk Premier Oil Tuna BV - mengungkapkan bahwa rencana tersebut menghadapi pembatasan dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris. Sanksi tersebut merupakan respon atas invasi Rusia ke Ukraina sejak awal tahun lalu.
