Pemerintah Minta ADB Biayai Program Pensiun Dini PLTU Batu Bara
Dengan begitu, dia mengatakan jika operasional PLTU yang sebelumnya dijadwalkan baru bisa selesai dalam waktu 25 tahun mendatang, maka program ini bisa membuat jadwal rampung lebih cepat, yakni menjadi 20 tahun. Dengan demikian, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.
"Jadi dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Baik pengusaha, pemerintah, atau pun pengembang itu enggak ada. Tidak ada pendanaan yang sifatnya APBN juga,” ujar Dadan.
Sebelumnya, pemerinta Indonesia menerima pinjaman lunak sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,6 triliun dari dana investasi iklim atau Climate Investment Fund. Dana ini digunakan terutama untuk mempercepat pensiun dini proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu mengatakan, pemerintah memperoleh dana ini melalui skema mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).
"Dari jumlah dana yang disetujui, prioritas untuk jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat penghentian dini dua proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara sebesar 1,7 gigawatt," ujar Febrio
Dalam perkembangannya, dia menjelaskan, pendanaan akan ditingkatkan dengan tambahan mencapai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 60 triliun dari Asian Development Bank atau ADB, Bank Dunia dan pendanaan lainnya, termasuk pemerintah Indonesia.
Sebagai informasi, PLN akan menghentikan operasional 6,7 gigawatt PLTU batu bara secara bertahap hingga 2040. Hal ini dilakukan dalam dua proses, yakni 3,2 GW PLTU akan setop beroperasi secara natural, dan 3,5 GW lewat skema pensiun dini.
Pembicaran terkait ETM ini sudah dimulai sejak akhir 2021 lewat kerja sama dengan ADB yang diluncurkan dalam acara COP26 di Glasgow. ETM diluncurkan dalam rangka mendukung target menuju emisi nol bersih alias net zero emission. Adapun ADB juga meluncurkan program kerja sama serupa dengan Filipina.
