Komisi VII Minta Pemerintah Tidak Gegabah Perpanjang Kontrak Freeport
Mulyanto menyebut posisi tawar Pemerintah sebagai pemberi izin sangat kuat, termasuk bila ingin memberikan persyaratan lain untuk perpanjangan izin bagi Freeport ini, termasuk syarat berupa tambahan saham nasional tersebut.
Dengan tambahan saham 10% maka kepemilikan nasional atas Freeport akan menjadi semakin dominan yakni menjadi 61%, dan otomatis Indonesia menjadi pengendali dalam konsolidasi operasi dan keuangan.
Namun dia mewanti-wanti bahwa sebagai pengendali implementasinya harus bijaksana dan profesional, harus mengikuti kaidah-kaidah bisnis dan teknologis yang baku, agar perusahaan semakin untung dan maju, yang akhirnya benar-benar dapat menyejahterakan rakyat, terutama rakyat Papua.
“Jangan sampai BUMN dijadikan sebagai sapi perah secara politis, seperti keluhan yang sering kita dengar di masyarakat,” ujarnya.
Alasan Pemerintah Perpanjang Izin Freeport hingga 2061
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Freeport dapat mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061, setelah berakhirnya izin operasi pada 2041 mendatang.
“Karena Freeport sudah sekian puluh tahun. Dalam persyaratannya ada cadangan, masa mau kita putusin dan cari lagi,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (17/11).
Dalam perpanjangan hingga 2061 Arifin menyebut saham mayoritas akan dipegang oleh Indonesia. Namun perihal teknis akan tetap di bawah kendali perusahaan induk. “Operatorship-nya MIND ID. Kalau teknik pertambangan segala macamnya kita perlu yang jago ngebor,” kata Arifin.
Arifin menyebut, Freeport akan fokus menambang area bawah tanah atau underground. Arifin menjelaskan terkait urusan teknis pertambangan penting untuk melihat kemampuan. “Kami berharap yang mengoperasikan itu yang mampu, supaya tambang mineral itu produktivitasnya bisa tinggi kemudian juga efisien,” kata dia.
