Ini Strategi Pemerintah Kurangi Impor LPG

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan LPG saat ini. Indonesia hanya dapat memproduksi 1,2 juta ton elpiji per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 8 juta ton per tahun.

"Jadi 6,7 juta hingga 6,8 juta ton LPG masih impor. Ini besar sekali, sampai 77% dari kebutuhan," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1).  "Kami banyak gagasan untuk menekan impor LPG, tapi masih digodok."

Salah satunya, peningkatan produksi LPG dalam negeri. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber gas lapangan. "Kemudian akan kami bangun kilang elpiji sehingga dapat menambah produksi dalam negeri," ujarnya. 

Pemerintah juga akan memanfaatkan gas pipa biasa, melalui jaringan gas (jargas). "Termasuk gas alam terkompresi (CNG)," kata Tutuka.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menetapkan kuota LPG 3 kg sebanyak 8,03 juta ton. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,03 juta ton dari kuota 2023 yang hanya mencapai 8 juta ton. 

Dalam realisasinya, Kementerian ESDM mencatat kuota elpiji bersubsidi itu mengalami pembengkakan menjadi 8,07 juta ton di sepanjang 2023. Kuota subsidi LPG pada 2020 mencapai 7 juta ton dengan realisasinya di angka 7,14 juta ton. 

Kemudian di 2021, pemerintah menaikkan kuota subsidi LPG menjadi 7,5 juta ton dengan angka realisasi sebanyak 7,46 juta ton atau masih di bawah target. Lalu, pada 2022 pemerintah menetapkan angka kuota LPG subsidi sebanyak 8 juta ton dengan realisasi hanya 7,8 juta ton saja.