RKAB Perusahaan Minerba Terganjal Syarat PNBP, ESDM Setujui Lebih 10%
Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa masih banyak Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dari perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang belum disetujui.
“Saat ini RKAB yang disetujui sudah lebih dari 10% dari 700 perusahaan. Lebih banyak perusahaan batu bara dibandingkan Mineral,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Jakarta pada Jumat (16/2).
Arifin mengatakan untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM, perusahaan harus memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan.
“Jadi ada dua hal yang utama yang membuat RKAB mentok, baik di batu bara maupun mineral yaitu mengenai kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) supaya diselesaikan. Jadi masih banyak ternyata yang belum selesai, jadi memang sudah diinformasikan, sudah ketemu,” ujarnya.
Selain kewajiban penuntasan PBNP, terdapat faktor lain yang menyebabkan tersendatnya persetujuan RKAB. “Kemudian juga program pembinaan masyarakat harus dicantumkan, banyak yang gak dicantumkan, ini terjadi di mineral dan batu bara,” ucapnya.
Sebelumnya, pada 5 Januari 2024 Arifin mengatakan pihaknya telah memberikan kemudahan melalui pemadatan syarat pengajuan RKAB. “Kan, banyak persyaratannya, RKAB kan awalnya ada 27 syarat. Sudah kami sederhanakan menjadi 10 saja,” ujarnya.
Arifin menyampaikan, hingga awal 2024 sebagian perusahaan sudah mendapat persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. “Jumlah perusahaannya sudah cukup banyak, termasuk mineral juga,” ujar dia.
Namun tidak terpenuhinya syarat-syarat RKAB akan memberi dampak terhadap kegiatan perusahaan. “Harus dipenuhi syaratnya, kalau tidak maka akan rugi sendiri sebab tidak bisa produksi dan tidak bisa berjualan,” kata dia.
Sebagai informasi, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan masih ada 117 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang belum memenuhi kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir 2023.
Namun Bambang menyebut, pada awal tahun ini sejumlah perusahaan tersebut sudah mulai membayar PNBP kepada pemerintah. “Sudah ada yang bayar. Saat tahun baru sudah ada tujuh perusahaan,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian ESDM pada Kamis (4/1).
Dari penyetoran tahun baru ini, Bambang menyebut pembayaran PNBP berasal dari perusahaan-perusahaan besar. “Nilainya baru sekitar Rp 470 miliar,” jelasnya.
Meski baru sebagian kecil, pemerintah terus berusaha agar seluruh perusahaan segera membayarkan kewajibannya. Sebab, pembayaran kewajiban ini akan berkaitan dengan pengeluaran izin RKAB. “Kami ingatkan kalau perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, maka RKAB tidak akan diterbitkan,” ujar dia.
