Apa Kabar Proyek Hilirisasi Batu Bara Anak Usaha BUMI, Arutmin - KPC?
Membuat ringkasan dengan AI
Grup Bumi Resources (BUMI) terus mempersiapkan rencana proyek hilirisasi batu bara bersama calon mitra strategis dari Cina. Beberapa proyek tersebut di antaranya digarap oleh anak usaha BUMI, Kaltim Prima Coal dan Arutmin.
“Tahun ini ditargetkan dapat dilaksanakan financial closing untuk siap ke tahapan selanjutnya yakni konstruksi,” kata Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan BUMI Resources Dileep Srivastava kepada Katadata.co.id pada Selasa (27/2).
Dileep menyampaikan, secara perhitungan keekonomian proyek hilirisasi ini termasuk hal yang sensitif terhadap harga jual produk dan beberapa peraturan pemerintah.
“Antara lain penerimaan negara bukan pajak batu bara 0%, izin harga batubara khusus, tax holiday dan beberapa insentif lainnya,” ujarnya.
Dileep menyebut anak usaha BUMI senantiasa berusaha melaksanakan hilirisasi batubara ini sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku di Indonesia.
Sebagai informasi, anak usaha Bumi Resource, Kaltim Prima Coal (KPC), telah mengunci kesepakatan investasi untuk melanjutkan proyek hilirisasi batu bara di Bengalon, Kalimantan Timur pada Mei 2023 lalu.
Kesepakatan ini sekaligus menutup kekosongan mitra investasi KPC sepeninggalan perusahaan pengolahan gas dan kimia asal Amerika Serikat (AS) Air Products and Chemicals Inc yang hengkang pada awal 2023.
Sementara Arutmin menggarap proyek olahan batu bara menjadi methanol. Proyek ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2025. Berlokasi di IBT Terminal, Pulau Laut Kalimantan Selatan dan ditargetkan mengolah 6 juta ton batu bara per tahun menjadi 2,8 juta ton methanol per tahun.
Hilirisasi Batu Bara Baru Dimulai 2025
Berbicara hilirisasi batu bara, Kementerian ESDM mengatakan belum ada proyek hilirisasi batu bara yang akan dimulai tahun ini. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan hal ini karena masih dalam proses studi kelayakan dan pencarian mitra.
“Tahun ini memang dalam perencanaan belum ada yang dimulai, mungkin baru dimulai 2025. Beberapa badan usaha yang telah disetujui hilirisasinya sedang menyiapkan studi kelayakan,” kata Lana dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (17/1).
Selain penyiapan studi, Lana menyebut beberapa badan usaha lainnya juga sedang menjalankan proses konstruksinya. “Sembari mencari mitra yang bisa bersama-sama menjalankan hilirisasi yaitu pihak ketiga,” ujarnya.
Lana menyampaikan pemerintah akan terus mengawal hilirisasi batu bara yang merupakan salah satu komitmen persyaratan dari perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.
“Program hilirisasi ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan batu bara sebagai sumber energi lain. Masing-masing badan usaha telah kami perpanjang rencana output yang berbeda-beda,” ucapnya.
