Menteri Enggar Sebut Penggabungan Kemenlu dan Kemendag Masih Dikaji

(Baca: Pengusaha Minta Jokowi Tunda Perubahan Nomenklatur Kementerian)

"Saya belum bisa temukan satu tim negosiator yang kuat selain tim PPI," ujar dia. Menurut dia, Direktorat PPI dapat meminimalisir masalah sengketa yang kerap terjadi akibat minimnya pemahaman dalam penyusunan aturan. Meski begitu, dia juga mengaku cukup terbantu dengan diplomasi ekonomi yang dilakukan  Kemenlu untuk memuluskan negosiasi dagang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan perubahan struktur pos kementerian saat pertemuan para pemimpin redaksi berbagai media massa. Awalnya dia ingin membuat Kementerian Ekspor, namun kemudian digabung dengan Kementerian Luar Negeri.

Dua kementerian tersebut diperlukan karena pemerintah akan serius meningkatkan investasi dan ekspor untuk menekan defisit neraca perdagangan yang menjadi momok persoalan negeri.

"Semula ada kementerian ekspor tapi kemudian dalam prosesnya kemungkinan akan digabungkan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Ekspor," kata Jokowi.

Kepala Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyambut baik rencana Jokowi untuk menyerahkan tugas urusan ekspor dan perundingan luar negeri kepada Kementerian Luar Negeri. "Supaya koordinasi antarpemerintah lebih baik," ujar dia.