Pemindahan Ibu Kota, BKPM: Bisa Gairahkan Investasi Skala Besar
JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan terdapat sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong. "Belum diputuskan. Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil," kata dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, wacana pemindahan ibu kota muncul kembali karena kondisi Jakarta yang semakin macet dan rawan banjir. "Kalau kita lihat, banjir besar setiap musim hujan sangat ekstrim, menjadi ancaman di Jakarta," katanya kemarin.
Jokowi menjelaskan banjir menjadi isu lama yang menjadi permasalahan di Jakarta. Di sisi lain, saat musim kemarau pun cadangan air bersih di ibukota hanya mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat karena pencemaran terjadi secara umum di sungai-sungai utama di Jakarta.
(Baca: Rencana Belum Matang, Menkeu Belum Hitung Anggaran Pindah Ibu Kota)
Jokowi menambahkan kemacetan kronis juga menjadi titik kendala utama di Jakarta. Apalagi, jumlah penduduk semakin membludak di Pulau Jawa yang mencapai 57% dari total penduduk. Sedangkan populasi di Sumatera hanya sebesar 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan Papua-Maluku cuma 3%.
Wacana pemindahan ibu kota mengemuka sejak masa Presiden Sukarno. Sehingga Jokowi menilai pembahasan pemindahan ibu kota harus melalui pemikiran jangka panjang. Keputusan dan solusinya akan melalui proses pertimbangan yang matang. "Kami harap gagasan pemindahan ibu kota jadi sebuah cara untuk mengaktifkan pengelolaan negara," kata Jokowi.
(Baca: Rencana Pindah Ibu Kota, Jusuf Kalla Impikan Jakarta Seperti New York)
