Negara Produsen Sawit Khawatirkan Diskriminasi Uni-Eropa Melalui PBB

Oleh karena itu, CPOPC akan melakukan pendekatan kolaborasi dengan organisasi multilateral PBB seperti Program Lingkungan PBB (UNEP) dan Organisasi Makanan dan Pertanian (FAO). Sebab, kelapa sawit berkontribusi terhadap peningkatan peran petani kecil yang tercantum dalam SDGs 2030 milik PBB.

Menurutnya, konsep resolusi Uni-Eropa melalui instrumen unilateral menyerang negara produsen sawit dalam rangka mencapai SDGs. Hal ini juga dikhawatirkan menyebabkan produksi kelapa sawit untuk ekspor juga terhambat. Sehingga dapat mengganggu prinsip kedaulatan negara.

(Baca: Indonesia Tolak Keputusan Uni-Eropa Terkait Aturan Anti-Sawit)

Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok juga menyampaikan hal senada. Dia menuturkan bakal terus memonitor perkembangan diskriminasi sawit oleh Uni-Eropa lewat sertifikat sawit berkelanjutan Malaysia (MSPO).

Teresa mengungkapkan capaian sertifikasi MSPO sudah mencapai sekitar 30% dari keseluruhan produksi sawit Malaysia. "Sertifikasi mencakup ketelusuran dari hulu sampai hilir industri, kami menargetkan 100% hingga akhir tahun," katanya.