Pemerintah Butuh Rp 8,6 Triliun untuk Penanganan Dampak Gempa Lombok
(Baca: Jokowi Perintahkan 19 Menteri Percepat Pemulihan Pascagempa Lombok)
Bahkan, BNPB juga meminta tambahan dana Rp 5,1 triliun untuk mempercepat penggantian rumah masyarakat. Adapun anggaran lainnya juga tersebar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 176 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp 235 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 233 miliar hingga Kementerian Kesehatan sebesar Rp 11,4 miliar.
"Selain itu ada afirmasi fiskal berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum disalurkan tahun ini sebesar Rp 613,7 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kesempatan yang sama. (Baca: Kemenhub Akan Mereformasi Logistik di Lombok)
Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat ini meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan tersebut ke masyarakat NTB. Ini agar warga dapat segera membelanjakan uang ini untuk keperluan penting mereka seperti rumah.
"Soal logistik, masyarakat tidak mungkin lapar, karena pasti ada yang membantu. Tapi soal rumah ini yang tidak bisa diganti," kata dia.
