Gaikindo Minta Penerapan B30 Memenuhi Standar Euro 4
Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan juga berpendapat B30 untuk Euro 4 belum bisa dipraktikan, meski sudah siap secara kajian. Beberapa produsen biodiesel juga saat ini baru bisa memproduksi B20 untuk standar emisi Euro 2.
Namun demikian dia optimistis produsen bisa memenuhi permintaan biodiesel dalam negeri. Menurutnya, dari sekitar 20 produsen biodiesel saat ini, total kapasitas produksinya saat ini bisa mencapai 12 juta kiloliter.
Sementara pada tahun ini, permintaan biodiesel dalam negeri diprediksi mencapai 3,5 juta kiloliter dengan target ekspor sebesar 800 ribu ton. Sehingga, pemanfaatannya baru sekitar sepertiga total produksi.
Dia menjelaskan, optimalisasi produksi terus dilakukan sambil tergantung permintaan Gaikindo. “Kami terus meningkatkan B20 sambil mempersiapkan B30,” kata Paulus.
Dia pun mengakui bahwa uji jalan untuk B30 memerlukan waktu selama setahun. Alasannya, butuh pemeriksaan data dengan pelepasan komponen untuk dicek kembali setelah memenuhi jarak tempuh. Sehingga, penggunaan B20 harus segera diperluas.
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mencatat penggunaan B20 dalam konsumsi solar nasional secara keseluruhan baru mencapai 8%. Alhasil, masih banyak potensi untuk menekan impor minyak dan gas dan penghematan devisa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penerapan kebijakan program yang mewajibkan campuran 20% bahan bakar nabati (biodiesel) dalam solar belum berjalan dengan baik. Padahal, menurutnya penerapan kebijakan ini bisa mengurangi impor solar dan menghemat devisa negara hingga US$ 21 juta atau Rp 300 miliar per hari.
(Baca: Biodiesel jadi Senjata Pemerintah Tekan Impor Migas)
Pagi ini Jokowi mengumpulkan sejumlah menterinya untuk membahas implementasi kebijakan biodiesel 20% (B20). Dia meminta jajaran kabinetnya betul-betul berkomitman melaksanakan kebijakan ini.
Mandatori penggunaan minyak kelapa sawit sebesar 20% sebagai bahan campuran solar (B20) pada kendaraan sudah diatur dalam Permen ESDM 12/2015. "Oleh sebab itu akan saya ikuti terus," kata Jokowi.
