Usul KEK Gagal, Kemenko Maritim Kaji Kawasan Industri Terpadu Bekasi
"Sehingga masalah yang terkait birokrasi perizinan, infrastruktur, dan utilitas bisa lebih baik. Sekarang kan koordinasinya masih sendiri-sendiri," kata Sanny.
Kendati demikian, pemerintah belum menentukan format apa yang akan digunakan untuk kawasan ini. Alasannya pemberian format tersebut dapat berimbas kepada sistem integrasi ketiga kawasan.
Pemerintah masih akan melakukan kajian akademik atas KIT hingga tiga bulan mendatang. Karenanya, konsultan profesional diajak terlibat dalam kajian ini. "Kajian akademik diminta akhir Februari 2018 selesai," kata Putu.
Wilayah Bekasi, Purwakarta, dan Karawang sebelumnya diusulkan dibentuk dengan format Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ide pembentukan KEK ini pun dianggap tidak cocok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perindustrian.
(Baca: Menteri Beda Pendapat soal KEK Bekasi, Luhut: Tunggu Hasil Kajian)
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan KEK tidak cocok untuk wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Sehingga, harus diganti dengan opsi lain untuk tetap menjalankan industrialisasi ketiga kawasan di daerah Jawa Barat itu.
Usulan pembentukan KEK Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu muncul dalam pertemuan Kadin dengan Presiden Joko Widodo pada pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.
Salah satu proyek teranyar Lippo Group, Meikarta, berada di wilayah yang direncanakan Bekasi. Ketika itu Luhut menyatakan dengan pembentukan KEK, akan mempermudah perizinan di daerah tersebut, termasuk proyek Meikarta yang selama ini belum mendapatkan proses izin karena pembahasan Rencana Detai Tata Ruang masih di bahas pemprov Jawa Barat.
(Baca: Meikarta Masuk KEK Bekasi, Bakal Dapat Kemudahan Investasi)
