Cegah Perang Dagang dan Mata Uang, Negara G20 Berunding Lagi

Sementara ini, menurut dia, untuk mengantisipasi kebijakan proteksionis di negara maju, pemerintah akan memperkuat permintaan dari dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mendorong penambahan produk ekspor dan perluasan negara tujuan tujuan ekspor. (Baca juga: Jokowi Ingin Tingkatkan Perdagangan dengan Afsel dan Sri Lanka)

Pemerintah pun berencana memperkuat kerja sama bilateral dengan berbagai negara terkait perdagangan dan investasi. “Bahkan dengan AS (Amerika Serikat) pun kami akan lihat kesempatan ini,” tutur dia. (Baca juga: Pemerintah Tawarkan Ekonomi Kreatif ke Investor Korea)

Adapun, keputusan AS untuk menerapkan kebijakan dagang yang proteksionis dinilai Sri Mulyani telah menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan baru. Kebijakan tersebut dikhawatirkan bakal mempengaruhi perekonomian dunia yang tengah melambat dan rapuh.

Dalam pertemuan G20, AS termasuk negara yang tidak tak merespons positif seruan untuk menjaga komitmen dagang. Negara tersebut beralasan, ingin menerapkan kebijakan yang adil (fair) bagi negaranya. “Definisi fair dari AS adalah sesuai kebutuhan AS sendiri yang tidak selalu sama dengan fair internasional. Maka tidak muncul kesepakatan kuat dan komitmen bersama untuk menjaga momentum perekonomian antarnegara,” ucap Sri Mulyani.

Tak adanya kesepakatan soal komitmen dagang di pertemuan G20 lalu disebut Sri Mulyani sebagai kemunduran. Sebab, pada pertemuan serupa sebelumnya di Guangzhou, Cina, negara-negara besar sepakat tidak membuat kebijakan yang sifatnya proteksionis yang bisa menghalangi perdagangan dan investasi.