Utang dari ADB Rp 26 Triliun untuk Infrastruktur Bisa Cair Mei

21 Maret 2017, 17:56

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

Proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (12/3).

Ia menambahkan, ADB mengucurkan pinjaman ke pihak swasta untuk membiayai proyek infrastruktur di sektor energi baru dan terbarukan. "Juga untuk infrastruktur seperti bandara," katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai US$ 73 miliar. Namun, pemerintah hanya sanggup membiayai US$ 23 miliar.

Oleh sebab itu, pemerintah akan memobilisasi kebutuhan dana infrastruktur dari sumber-sumber lain. Alternatifnya adalah menggali pembiayaan jangka panjang yang memiliki potensi dana kelolaan besar.

(Baca: Libatkan TNI, Kementerian PUPR Bangun Jalan 520 Km di Perbatasan)

Wismana mencontohkan potensi pendanaan dari dana pensiun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Juni 2016 jumlah kelolaan dana pensiun mencapai Rp 956 triliun. Dana sebesar itu dapat dimanfaatkan jika dialihkan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur.

Halaman: