Industri Dapat Insentif dari Pemerintah untuk Tingkatkan SDM
Selain membuat kurikulum yang sesuai, SMK juga diminta untuk menyediakan kebutuhan minimum sarana dan prasarana praktikum seperti workshop dan laboratorium, serta pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif. “Untuk guru tersebut, SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bakti dari industri,” tuturnya.
Di sisi lain, peran industri di antaranya memberikan masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi praktik kerja bagi siswa SMK dan magang bagi guru, menyediakan instruktur praktik kerja dan magang, serta mengeluarkan sertifikat bagi siswa SMK dan guru.
Airlangga menambahkan, untuk makin mendukung program tersebut, saat ini, pemerintah juga tengah berfokus membuat perencanaan permintaan tenaga kerja per sektor. Maka itu, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan uji coba lanjutan di Jawa Timur dengan melibatkan 500 industri dan 260 SMK. Rencana ini akan berjalan pada akhir Februari 2017 ini.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan, perhatian pemerintah saat ini adalah mencocokkan kebutuhan industri dengan pengembangan SDM Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, pemerintah membuat program pelatihan vokasional dan pengembangan SDM ini dengan melibatkan peran industri di dalamnya, agar tenaga kerja yang dicetak melalui program tersebut memiliki kemampuan yang spesifik serta sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
"Maka kalau kita mau mendidik orang untuk menjadi apa nih. Mendidik orang untuk menduduki posisi atau jabatan apa," ujar Hanif. (Baca juga: Didominasi Lulusan SMP, Industri Manufaktur Kekurangan Pekerja)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan, guna mencetak tenaga kerja berkualitas, pemerintah juga akan memperbaiki Balai latihan Kerja (BLK) yang ada. "Bagaimana perbaikan BLK ke depan, termasuk dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha," ujarnya.
