Studi Kelayakan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Segera Rampung
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjatan mengatakan, pemerintah masih melakukan pembicaraan secara internal untuk memutuskan skema pembiayaan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Terdapat dua skema yang sedang dibicarakan yaitu B to B atau skema Public Private Partnership (PPP).
(Baca: Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai Akhir 2016)
Oleh karenanya, pemerintah sedang menghitung keuntungan dan kerugian dua skema tersebut. "Jadi sekarang Pak Bambang (Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro) lagi menghitung. Nanti Senin (5/12) kami bertemu bertiga untuk hitung ini," ujarnya.
Meski begitu, Luhut tidak menutup kemungkinan penggunaan skema pembiayaan G to G. Skema tersebut memang akan memperbesar utang pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Namun, dia memastikan porsi utang pemerintah masih dalam batas yang wajar.
Sebagai informasi, pemerintah menilai proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya ini penting untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jalur kereta semicepat itu dapat juga digunakan mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya. Proyek ini akan menumbuhkan industri properti dan industri lain di sekitar jalur kereta tersebut.
Dengan begitu, perekonomian bisa berkembang dan menyebar, tidak hanya bertumpu di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya saja. Dalam konsep besarnya, kereta berkecepatan 200 km/jam ini juga akan diintegrasikan dengan beberapa lokasi pelabuhan darat (dry port).
Luhut pernah mengatakan dalam pembicaraan awal, pengerjaan proyek ini bisa cepat selesai karena diarahkan dengan bentuk revitalisasi jalur, bukan pembangunan jalur baru, tinggal penguatan saja. Sedangkan nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai US$ 2,5-3 miliar.
