Lewat Paket Ekonomi, Pemerintah Dorong UMKM di Indonesia Timur
Padahal, seluruh bidang tanah di Indonesia, di luar kawasan hutan, berjumlah 90.663.503 bidang. Dari angka tersebut, tanah yang telah bersertifikat hanya 35.789.766 bidang atau 40 persen, sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 54.832.737 bidang atau 60 persen.
Dengan sertifikasi itu diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh kredit modal ke bank secara mudah. "Kalau tidak tersertifikasi, punya tanah tapi tidak laku ke bank untuk jaminan," ujar dia.
Ada pula Paket Kebijakan Ekonomi XI, yaitu Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (Kurbe). Kurbe ini diharapkan bisa menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM.
Sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi IX mendorong sinergi BUMN dalam membangun agregator dan konsolidator ekspor produk UMKM. Hal ini dilakukan agar peluang UMKM terbuka lebar dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sementara itu, lewat Paket Kebijakan Ekonomi XII, pemerintah ingin memberikan kemudahan usaha (ease of doing business) bagi UMKM. Kemudahan tersebut mulai dari penyederhanaan perizinan, pemangkasan biaya, serta mempercepat proses usaha.
Menurut Lukita, pengembangan UMKM di Indonesia Timur melalui pengembangan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Saya berharap KEK Bitung segera beroperasi," ujar dia. (Baca: Realisasi Tax Amnesty Periode II Oktober Mayoritas UKM)
Kepala subdirektorat Kawasan Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Asep Ajun Budaya mengatakan, paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah juga memuat beberapa kemudahan lain. Pertama, memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNBM.
Kedua, membuat skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan yang murah dan ramah. "Kemudian membuat saluran impor dan ekspor bahan baku dan hasil produksi UKM, melalui Pusat Logistik Berikat," kata dia.
