Separuh dari 225 Proyek Infrastruktur Prioritas Belum Berjalan
Ke depan, Wahyu menilai persoalan lahan bisa cepat teratasi dengan masuknya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Lembaga itu akan menalangi pembebasan lahan proyek pelabuhan ataupun bandara selain menalangi pembebasan lahan jalan tol. "Tahun ini sudah dianggarkan Rp 31 triliun, tahun depan Rp 20 triliun," katanya. (Baca juga: Pemerintah Dorong Swasta Investasi di Empat Pelabuhan)
Menanggapi upaya pemerintah untuk mendorong proyek infrastruktur, Technical Advisor PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia Julian Smith menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan pembiayaan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Sejauh ini, PWC mencatat, kebutuhan pembiayaan infrastruktur sangat besar. Tak ayal, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat dari Rp 139 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 209 triliun pada 2015. Sedangkan pada 2017 mendatang pemerintah berencana menganggarkan Rp 346,6 triliun untuk infrastruktur.
(Baca juga: Belanja Dipotong, Pembiayaan Proyek Prioritas Dialihkan ke 2017)
Selain memberikan masukan soal pembiayaan, Julian menyerukan agar pemerintah melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan. Pertama, ia meminta adanya transparansi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Kedua, ia menyerukan pentingnya kepastian hukum untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Lalu kerangka hukum untuk proyek kami pikir tidak ada kepastian, di sisi lain sistem peradilan tidak dapat diandalkan untuk menegakkan kontrak secara objektif," kata Julian.
