Pemerintah Cari Investor Baru Garap Tanggul Raksasa Jakarta
Adapun terkait pulau reklamasi, prosesnya belum dirancang dengan baik terutama apabila dihubungkan dengan pemulihan kondisi lingkungan DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dia meminta Pemerintah Provinsi mempertimbangkan aspek lingkungan dalam memberikan izin reklamasi. “Bisa lebih baik lagi, metodenya ditata lagi,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Donny Azdan mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk mengambil alih pendanaan proyek NCICD fase A. Langkah ini ditempuh apabila penangguhan sementara atau moratorium reklamasi 17 pulau dihentikan dalam jangka panjang sehingga proses perluasahan lahan ini mandek.
Donny menjelaskan kontribusi pendanaan dari pengembang pulau sangat penting bagi proyek bendungan raksasa. Sebab, pengembang pulau reklamasi berkewajiban membangun tanggul raksasa untuk melengkapi porsi pemerintah yang hanya delapan kilometer dari total panjang dalam desain awal tanggul sepanjang 32 kilometer. “Karena NCICD A ini untuk pengamanan (pantai) Jakarta Utara, penting dilanjutkan,” kata Donny kemarin.
Untuk diketahui, moratorium reklamasi 17 pulau tadi diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli setelah rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hal ini untuk mengkaji seluruh perizinan reklamasi di kawasan tersebut. (Lihat pula: Pemerintah Bentuk Tim untuk Kaji Ulang Proyek Tanggul Raksasa).
Proyek ini telah “memakan korban” anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja akibat kasus suap dalam rancanagn peraturan daerah reklamasi pulau. “Kita hentikan sementara secara objektif proyek ini,” ujar Rizal seperti tertayang pada laman resmi Kementerian Koordinator Maritim.
