Pemerintah Siapkan Insentif Cegah Gelombang PHK
Said menyebutkan beberapa perusahaan besar dan menengah akan mem-PHK ribuan pekerja pada Januari hingga Maret tahun ini. Misalnya, PT Panasonic yang memiliki pabrik di Cikarang dan Pasuruan, PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo, dan PT Ford Indonesia. Kabar serupa juga terjadi pada industri kendaraan bermotor seperti PT Astra Honda Motor, PT Yamaha, dan PT Hino. “Semua pabriknya berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, dan Medan,” ujar Said.
Terkait kabar pemangkasan karayawan di Toshiba dan Panasonic, Franky berencana mengirimkan surat kepada dua produsen elektronik tersebut. Surat tersebut berisi penawaran bantuan yang bisa dilakukan pemerintah. Kemudian, kedua perusahaan tersebut diminta memberikan alternatif selain PHK kepada karyawannya. (Baca: Isu PHK, Panasonic Akui 425 Karyawan Terdampak Restrukturisasi).
Menurut Franky, secara umum kondisi perekonomian memang sedang lemah. Namun dia tidak menganggap hal tersebut menjadi faktor utama adanya PHK. “Kalau dicermati, Toshiba dan Panasonic ini sebenarnya karena produknya menyesuaikan dengan pasar. Nah aksi korporasi ini memang terkait dengan ketenagakerjaan,” ujar Franky.
Apalagi, iklim investasi di Indonesia masih diminati banyak investor asing. Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi tahun lalu yang meningkat 17,8 persen dengan nilai Rp 545 triliun. Sementara itu, izin prinsip yang masuk tahun ini mencapai Rp 1.800 triliun, naik 45 persen dari tahun sebelumnya. Apalagi, investor dari Cina akan memperluas usahanya di sektor elektronik.
Dengan demikian, dia merasa fenomena pengurangan tenaga kerja akan teratasi dengan pertumbuhan investasi yang terus berkembang. “Sekali lagi, fakta yang saya sebut, realisasi investasi, komitmen investasi, dan beberapa sektor, masih tetap tumbuh,” kata Franky. (Lihat pula: Ford Indonesia Tutup Setelah 16 Tahun Beroperasi).
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan munculnya beberapa kasus PHK merupakan peringatan bagi pemerintah. Ini merupakan tanda buruk atas iklim investasi di Indonesia. Namun dia tetap yakin masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. “Paling ditakuti dari negara industri adalah ketika industri melakukan relokasi ke negara lain,” ujarnya.
