Sembilan Poin Negosiasi Kontrak Kereta Cepat Masih Alot
Tak selesai sampai di situ, Kementerian Perhubungan memberi syarat tambahan bagi KCIC yaitu kewajiban memasang sistem peringatan dini atau early warning system gempa dan kajian seismologis. Hal ini merupakan tuntutan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingat jalur Jakarta - Bandung merupakan rute rawan gempa dan longsor. (Lihat pula: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Cina Diduga Lebih Mahal).
“Ini bagian dari penyempurnaan desain. Apalagi BMKG menyampaikan di kilometer 91 itu ada patahan (sesar) yang berpotensi gempa,” kata Hermanto. Walau demikian, dia menyatakan semua izin tersebut dapat dikerjakan secara paralel. Apabila rampung, KCIC dapat memulai membangun jalur kereta minimal lima kilometer.
Terkait pendapatan yang diprediksi terbatas, Kementerian Perhubungan menyarankan KCIC mengambil keuntungan dari bisnis lain dibandingkan mengandalkan dari harga tiket. Diprediksi, pendapatan kereta cepat dari tarif tiket cukup berat untuk menutup invesatasi yang mencapai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 77 triliun.
Salah satu yang disarankan Hermanto adalah pola pengembangan wilayah dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) seperti yang diajukan oleh KCIC dan Kementerian BUMN. “Mudah-mudahan dengan konsep itu bisa segera break even point,” kata Hermanto. (Baca: Cina Bidik Pengembangan Kawasan Jalur Kereta Cepat).
Sebelumnya, Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pemanfaatan TOD di wilayah yang disinggahi kereta cepat akan efektif menutup biaya operasional. Karena itu, konsorsium tidak mengincar keuntungan langsung dari bisnis transportasi. Jadi, “Konsepsi besarnya adalah pengembangan ekonomi kawasan, bukan saja soal kereta cepat,” katanya.
