Dukung Krakatau Steel, DPR Minta Pemerintah Perketat Impor Baja
Pemerintah diminta untuk lebih melindungi dan memperkuat industri baja nasional, termasuk di dalamnya produsen baja pelat merah, PT Krakatau Steel Tbk, dengan memperketat kebijakan impor baja. Hal ini demi mewujudkan kemandirian industri baja nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman mengatakan bahwa industri baja adalah industri yang diperlukan dalam kehidupan. Konsumsi baja Indonesia masih sangat rendah harus bisa dimanfaatkan Krakatau Steel untuk meningkatkan penjualan domestik maupun ekspor.
“Sudah sepatutnya pemerintah turut mendukung pengetatan impor baja melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industri nasional. Kebijakan ini seperti anti dumping baja, pegawasan barang masuk di pelabuhan, dan sebagainya”, ujar Maman dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/9).
Hal tersebut ia sampaikan ketika melakukan kunjungan kerja ke Krakatau Steel, Kamis (9/9), bersama rombongan Komisi VII DPR. Kunjungan kerja ini bertujuan melihat langsung dan memperoleh informasi terkait penggunaan industri baja yang dijalankan Krakatau Steel.
Khususnya fasilitas baru Hot Strip Mill #2, kemudian memperoleh informasi terkait progres sektor industri baja yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, serta memperoleh informasi terkait kendala maupun dukungan yang dibutuhkan untuk menperkuat industri baja domestik.
Selain itu Maman mengapresiasi upaya manajemen Krakatau Steel dalam memperbaiki kinerja keuangannya, dari yang sebelumnya merugi, menjadi perusahaan baja yang untung pada tahun lalu.
Sementara itu Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan bahwa perusahaan berkode emiten KRAS ini kini semakin kompetitif. Biaya operasi turun sebesar 28% sehingga mampu melakukan penghematan Rp1,9 triliun pada 2020. Alhasil perusahaan meraih laba sebesar Rp 333,5 miliar.
“Transformasi dan efisiensi yang dilakukan menunjukkan perbaikan positif. Optimalisasi penggunaan biaya operasional untuk aktivitas produksi dan peningkatan kinerja anak perusahaan termasuk pengembangan bisnis sangat berpengaruh memberikan kontribusi peningkatan kinerja,” ujarnya.
Upaya Krakatau Steel yang sudah semakin baik ini tentunya harus didukung dengan daya saing industri melalui serangkaian kebijakan. Terdapat dua area kebijakan yang dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing industri besi dan baja nasional.
Pertama, penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI), dan kedua, trade remedies melalui percepatan penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk cold rolled coil, cold rolled sheet, hot rolled coil, BjLAS, cold rolled stainless steel, maupun perpanjangan safeguard untuk I dan H section.
Silmy mengatakan, volume impor baja pada 2020 masih cukup tinggi yaitu sebesar 4,77 juta ton. Hingga semester 1 2021, volume impor baja mencapai 3,05 juta ton, naik 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Peningkatan impor terbesar di Semester 1 2021 terjadi pada produk cold rolled coil/sheet sebesar 42%. Dari total impor selama semester 1, sebesar 1,12 juta ton merupakan baja paduan dengan porsi 37% dari total impor. Ini melebihi kebutuhan baja paduan dalam negeri yang hanya sekitar 10%,” kata dia.
Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Budi Susanto pun menyatakan dukungannya kepada industri baja nasional yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
“Industri baja merupakan industri strategis, industri prioritas yang memang harus kita dukung dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pelaku industri baja di Indonesia. Aktivitas perekonomian yang semakin pulih akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan secara keseluruhan akan memperbaiki kondisi Indonesia pasca pandemi ini,” kata Budi.
