Takut Bayar Pajak, Distributor Enggan Salurkan Minyak Goreng Curah
Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan tantangan terbaru dalam industri minyak goreng nasional adalah minimnya kerja sama distributor 2 (D2) dalam rantai pasok. Banyak distributor yang takut menyalurkan minyak goreng karena khawatir harus membayar pajak.
"D2 nggak ada yang mau (mendistribusikan minyak goreng curah) karena takut pajak," kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga di Jakarta, Senin (18/4).
Distribusi industri minyak goreng secara umum dapat dibagi menjadi tiga lapis, yakni D1, D2, dan D3. Distributor 1 adalah pelaku distribusi di tingkat nasional. Distributor 2 adalah pelaku tingkat kabupaten, sedangkan D3 adalah agen minyak goreng yang kerap ditemui di pasar tradisional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 tahun 2022, distributor D2 kini harus tercatat dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Padahal, menurut Sahat, sebagian pelaku D2 sebelumnya tidak mencatatkan diri ke dalam sistem negara. Sebab, pelaku usaha yang tercatat oleh sistem negara berarti akan memiliki kewajiban membayar pajak.
Sementara seluruh penyaluran oleh distributor 1 saat ini telah tercatat dan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan. "Jadi masalahnya ada di D2 yang selama ini belum tercatat dan sekarang khawatir akan terkena pajak,"katanya.
Untuk mengatasi masalah distribusi minyak goreng curah tersebut, GIMNI bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Induk Koperasi Pasar (Inkopas). Dua organisasi itu saat ini menangani distribusi minyak goreng curah ke seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.
Sahat mengatakan, ketersediaan minyak goreng di pasar melebihi konsumsi nasional. Pemerintah telah menyalurkan 465 juta kiloliter minyak goreng selama aturan kewajiban pasar domestik (DMO) diterapkan. Sementara kebutuhan minyak goreng nasional hanya mencapai 319 juta kiloliter. Itu berarti, seharusnya ada kelebihan pasokan minyak goreng sebesar 45% yang ada di pasar.
