Kronologi Cadangan Beras Pemerintah Anjlok hingga Bulog Minta Impor

Cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog hanya mencapai 594.856 ton per 22 November 2022. Jumlah cadangan beras pemerintah atau CBP tersebut jauh di bawah angka ideal minimal sebesar 1,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri. Namun demikian, penyerapan tersebut masih di bawah target.

"Dalam proses perjalanannya, penyerapan masih jauh dari target yang dtentukan," ujar pria yang akrab dipanggl Buwas tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11).

Kondisi tersebut memunculkan wacana impor yang diusulkan oleh Perum Bulog. Padahal pada awal tahun 2022, pemerintah tidak merencanakan impor.

Pada 17 Oktober 2022, Badan Pusat Statistik merilis data bahwa produksi beras pada 2022 diperkirakan sebesar 32,07 juta ton. Sementara konsumsi beras diperkirakan mencaai 30,2 juta ton. Artinya, produksi beras di Indonesia diperkirakan surplus hampir 2 juta ton tahun ini.

Buwas pun menceritakan kronologi penyerapan beras Bulog yang gagal memenuhi target sehingga cadangan beras menips, sebagai berikut:

Penyerapan tertinggi pada Maret 2022

Hingga 22 November 2022, Bulog telah melakukan penyerapan sebesar 912 ribu ton. Penyerapan tertinggi terjadi pada Maret atau tepat saat musim panen raya.

Saat itu, Bulog menyerap beras petani sesuai dengan harga yang ditentukan Kementerian Perdagangan yaitu Rp 8.300 per kg untuk beras medium.

Harga beras mulai merangkak naik pada Juli

Sejak pertengahan Juli 2022, harga beras mulai merangkak naik. Kenaikan beras terus terjadi pada bulan-bulan berikutnya meskipun Bulog sudah melakukan operasi pasar.

Harga fleksibilitas

Harga beras yang terus meningkat menyebabkan Bulog sulit untuk menyerap beras dari petani. Pasalnya, harga yang ditawarkan Bulog lebih rendah dari harga pasar.

Melalui rapat koordinasi terbatas, Bulog diperbolehkan untuk menerapkan harga fleksibilitas hingga Rp 8.800 untuk membeli CBP.
Harga fleksibilitas ini berlaku mulai 5 Oktober dan rencananya akan diterapkan hingga Desember 2022.Dalam kurun waktu tersebut, Bulog ditugaskan untuk menyerap 500 ribu ton beras CBP.

Harga fleksibilitas dicabut

Namun demikian dalam perjalannya, Bulog tetap kesulitan menyerap harga petani. Kebijakan harga feksibilitas pun dicabut pada 17 Oktober 2022.

Sepanjang 5-17 Oktober 2022, Bulog hanya berhasil menyerap 44.997 ton. Penyerapan tertinggi berasal dari Sulawesi Selatan sebesar 37.747 ton.

Harga komersil

Bulog akhirnya diizinkan untuk menyerap beras dengan harga komersil yaitu senilai Rp 8.850 hingga Rp 10.200 per kg. Bulog sempat melakukan kontrak untuk penyediaan beras Sulawesi Selatan sebesar 300 ribu ton. Selain itu, kontrak penyediaan beras juga berasal dari Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebesar 250 ribu ton.

Namun demikian, realisasi beras yang terserap hanya kurang dari 50 ribu ton. Pasalnya, persediaan beras di lapangan sudah menipis karena memasuki musim tanam.

Keterbatasan stok menyebabkan pengepul lebih memilih untuk menyimpan berasnya demi menjaga suplai ke rantai pasoknya, dibandingkan kepada Bulog.

Bulog usulkan impor

Presiden Joko Widodo bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta stake holder lainnya telah melakukan rapat koordinasi terbatas pada awal November. Dalam rakortas tersebut, Bulog mengusulkan untuk impor sehingga bisa memenuhi target CBP.

Namun demikian, Kementerian Pertanian atau Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan beras Bulog sebesar 600 ribu ton dari dalam negeri. Kementerian Pertanian berjanji memenuhi kebutuhan beras Bulog tersebut dalam waktu sepekan.

Kementan gagal penuhi janji

Hingga 22 November 2022, Kementan belum memenuhi janjinya untuk memenuhi 600 ribu ton kebutuhan beras Bulog. Bulog juga telah mengecek rujukan dari Kementan mengenai tempat penggilingan yang bisa menyediakan cadangan beras.

Namun setelah dicek, realisasi stok beras yang tersedia untuk Bulog jauh di bawah rekomendasi Kementan.

CBP makin menipis

Bulog memprediksi CBP akan semakin anjlok hingga angka 399.550 ton jika tidak ada penambahan sampai akhir Desember 2022. Hal itu karena Bulog tetap harus mengeluarkan CBP untuk KPSH, tanggap darurat seperti bencana Cianjur, dan lainnya.

 Berdasarkan data BPS, produksi beras cenderung stagnan selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, Indonesia berhasil memertahankan swasembada pangan dengan tidak melakukan impor selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, krisis CBP Bulog akan mengancam swasembada pangan Indonesia.