KemenKopUKM Akan Bangun 250 SPBN, Kurangi 30% Biaya Produksi Nelayan

Nadya Zahira
26 Desember 2022, 19:48
Nelayan berada di atas perahu yang ditambatkan di Pelabuhan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Minggu (25/12/2022). Hukum adat laut Aceh telah menetapkan larangan dan pantangan melaut pada hari peringatan tsunami 26 Desember untuk mengenan
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.
Nelayan berada di atas perahu yang ditambatkan di Pelabuhan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Minggu (25/12/2022). Hukum adat laut Aceh telah menetapkan larangan dan pantangan melaut pada hari peringatan tsunami 26 Desember untuk mengenang dan memperingati peristiwa gempa dan gelombang tsunami Aceh.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan dengan kapal berukuran 4 gross ton (GT) membutuhkan biaya BBM sekitar Rp 500.000 untuk 25 hari melaut. Adapun, BBM mencakup 70% dari struktur biaya nelayan dalam melaut.

Oleh karena itu, Dani mendorong pemerintah harus memperbanyak jumlah stasiun pengisian bensin nelayan atau SPBN. Dani mencatat jumlah SPBN di dalam negeri hanya mencapai 371 unit, sedangkan jumlah desa nelayan secara nasional lebih dari 11.900 unit.

Maka karena itu, Dani meminta pemerintah memangkas syarat dan waktu pendirian SPBN dari saat ini sekitar 6-7 bulan. Pada saat yang sama, pengawasan penerima BBM bersubsidi pada SPBN perlu diperketat.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan organisasi nelayan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Berikut 10 provinsi kesejahteraan terendah, seperti tertera dalam grafik.

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...