Pengusaha Keluhkan Sistem Neraca Komoditas yang Mempersulit Impor

Nadya Zahira
28 Januari 2023, 06:00
neraca komoditas, ekspor impor,
ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022).

“Sekarang anggota saya pada teriak semua, jadi yang (importir) ban API-U (angka pengenal importir umum) tidak bisa masuk barangnya, baja dan turunannya juga tidak bisa karena terkait PP 28 (tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian) bahwa API-U tidak dibolehkan untuk impor,“ kata Erwin.

Menurut dia permasalahan itu seharusnya bisa diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, agar sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. “Menko kalau sudah tahu ada PP 28, permenperin itu ya harusnya dibahas dan diatasi,” ujarnya.

Menurut sumber Katadata.co.id, ada 21 komoditas yang belum tersedia neraca komoditas-nya. Seperti alas kaki, dimana ada 144 pengajuan RK namun belum ada satupun yang diproses. Namun yang terbanyak adalah komoditas besi baja, baja paduan dan produk turunannya di mana ada 3.067 pengajuan RK yang belum diproses.

Erwin berharap, Kemenko bisa segera mengambil keputusan yang bijak agar tidak mengganggu putaran perekonomian di Indonesia tidak terganggu. Pasalnya, para produsen tidak bisa memproduksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan akibat adanya permasalahan sistem-NKN tersebut. 

“Nah kalau mereka tidak bisa memproduksi terus karyawan digaji gimana? karyawan mesti bayar utang pinjaman motor, rumah, terus dan yang lain-lain. Efek dominonya itu sangat luas ke luar-luar. Pendapatan negara jadi turun juga karena permasalahan ini, maka kami semua sudah protes,” ujarnya.

Dia menilai, dengan adanya kebijakan sistem-NK tersebut justru malah memperkeruh dan memberikan dampak yang negatif kepada pelaku usaha. Bahkan, jika permasalahan ini tidak segera ditangani akan terjadi PHK sementara terhadap para karyawannya. Bahkan, ironisnya saat ini beberapa industri sudah melakukan pengurangan karyawan.

“Sudah ada yang mengurangi, merumahkan sementara, ya kan dia terdampak para industri, misalnya pajak, nah itu terutama baja lah. kalau ban itu kan rata-rata kalau di apu kan paling cuma beberapa tapi dia bisa bertahan lah. Cuma kalau terus terusan begini kan gak lucu,” tandanya.

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...