Diduga Menimbun, PT BKP Produksi 70% Minyakita
Satuan Petugas atau Satgas Pangan menemukan dugaan penimbunan 500 ton Minyakita di gudang PT Bina Karya Prima atau PT BKP yang ada di lahan Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/2). Penemuan tersebut terjadi di tengah kelangkaan Minyakita di pasar.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau Bareskrim Polri, Whisnu Hermawan, mengatakan Satgas Pangan Bareskrim Polri akan menyelesaikan penyelidikan kasus ini.
Saat ini, MinyaKita sedang mengalami kelangkaan di pasar-pasar tradisional akibat pendistribusian ratusan ton Minyakita itu belum juga dilakukan sesaat setelah diproduksi.
"Ini salah satu produsen minyak goreng kita yang cukup banyak 70%. Alasan 500 ton Minyakita belum didistribusikan masih kita dalami. Terkait dengan prosesnya, kami akan dalami dulu proses apa benar terjadi penimbunan atau tidak," kata Whisnu dikutip dari Antara.
Tak cuma di Jakarta, Whisnu menegaskan penyelidikan soal kelangkaan Minyakita juga digencarkan di daerah-daerah. Polisi dibantu satgas daerah akan mencari tahu dan memastikan apa penyebab di balik minimnya stok Minyakita di pedagang-pedagang pasar.
Menurut Whisnu, Satgas Pangan Bareskrim Polri juga sudah memetakan perusahaan yang diduga menimbun minyak goreng bersubsidi dari Kementerian Perdagangan.
Segera Didistribusikan
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyegel 555.000 liter atau 500 ton Minyakita tersebut. Segel berbentuk garis kuning bertuliskan 'Tertib Niaga Line Penyidik Pegawai Negara Sipil Perdagangan Direktorat Tindak Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia' itu dipasang mengitari etalase Minyakita berbentuk kemasan botol di dalam gudang milik PT BKP.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyaksikan langsung penyegelan Minyakita tersebut usai menghadiri acara satu abad Nahdlatul Ulama di Surabaya.
Kendati masih disegel, Zulkifli meminta Minyakita tersebut segera didistribusikan ke masyarakat. Karena menurut dia, pengadaan program minyak goreng bersubsidi Minyakita itu bertujuan membantu meringankan beban masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan.
"Ini kan mau lebaran, ini kan Februari, Maret kan sudah puasa. Perintah Presiden langsung, tidak boleh ada rakyat kita susah," kata Zulkifli.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, di beberapa daerah harga Minyakita sudah melampaui HET sejak awal peluncurannya. pada awal Februari 2023 harga Minyakita tercatat sudah melampaui HET di 29 provinsi, sedangkan yang masih sesuai hanya 5 provinsi.
