Menteri Teten Luncurkan Platform Bantuan Hukum Gratis untuk UMK
"Jadi, kita harus gandeng sebanyak mungkin LBH yang bisa melakukan pro bono. Ada dari kampus maupun juga LBH swasta yang memang diwajibkan membela kasus-kasus pro bono," ujar Teten.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan bantuan hukum tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No. 6-2023 tentang Cipta Kerja. Yulius menjelaskan beleid tersebut mewajibkan pemerintah untuk melindungi pelaku UMK.
Yulius menemukan pelaku UMK selalu kalah saat terlibat masalah hukum. Menurutnya, akar kejadian tersebut adalah minimnya permodalan pelaku UMK dalam menyewa ahli hukum.
"Kami pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai UMK ini ditindas oleh pengusaha besar," kata Yulius.
Di samping itu, Yulius menyampaikan alasan lain penerbitan platform tersebut adalah bentuk edukasi hukum ke pelaku UMK. Yulius mendata baru memberikan edukasi ke 6.950 pelaku UMK dari total pelaku UMK sekitar 64 juta unit.
"Kami sudah berkali-kali melakukan sosialisasi langsung tapi pelaku UMK yang ikut sedikit. Permasalahan hukum pelaku UMK banyak, tapi yang daftar sosialisasi sedikit," katanya.
