Pengusaha Ajukan Judicial Review Aturan Pajak Hiburan 40% ke MK

Menurut dia, banyak anggapan negatif terhadap sejumlah bidang usaha seperti karaoke dan spa. Padahal, menurut dia, tak semuanya pelaku usaha di bidang tersebut menjalankan bisnis yang tak sesuai kaidah masyarakat. 

"Tujuan pajak tinggi kan membatasi konsumsi. Jadi seolah ini kan dianggap berisiko. Kalau memang begitu, pemeritah kan sebenarnya sebagai regulator, punya kewenangan mencabut izin usaha. Jangan lalu dipukul rata dengan pajak," ujarnya. 

Ia mengatakan, pajak yang tinggi akan dibebankan kepada konsumen. Hal ini akan membebani penjualan di bidang-bidang usaha yang dikenakan pajak tinggi tersebut. Padahal, menurut dia, industri hiburan belum sepenuhnya pulih. 

"Industri hiburan ini saling menopang sektor pariwisata. Pariwisata belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Contohnya jumlah wisman tahun 2019 mencapai 16 juta, sedangkan tahun lalu baru mencapai 10 juta," katanya. 

Selain itu, menurut Yusran, industri hiburan yang akan dikenakan pajak tinggi tersebut selama ini menyerap karyawan dalam jumlah besar dan tak menuntut keahlian yang tinggi. Jika industri ini terdampak, maka dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.