Alasan Pemerintah Tambah Penerima Bantuan Pangan: Harga Beras Naik
Pemerintah menambah jumlah penerima bantuan pangan beras sebesar 8% menjadi 22 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan penerima bantuan pangan bertambah karena perluasan kategori penerima, yakni masyarakat hampir miskin untuk mengantisipasi harga beras yang naik.
Muhadjir menjelaskan bantuan pangan tahun lalu hanya diberikan pada masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan setengah miskin. Sementara data yang digunakan saat ini lebih rinci atau hingga 40 desil pendapatan.
"Oleh karena itu, cakupan Keluarga Penerima Manfaat bantuan pangan tahun ini cakupannya mencapai 22 juta orang," kata Muhadjir di kantornya, Senin (19/2).
Muhadjir menjelaskan, alasan penambahan kategori tersebut adalah mengantisipasi kenaikan harga beras di pasar. Badan Pangan Nasional mendata, rata-rata nasional harga beras premium telah mencapai Rp 16.090 per kg hari ini, Senin (19/2), sedangkan beras medium Rp 14.060 per kg.
Rata-rata nasional harga beras premium telah naik Rp 1.150 per kg sepanjang tahun ini atau dalam 50 hari terakhir, sedangkan beras medium naik Rp 940 per kg. "Kenaikan harga pangan di sebagian daerah sudah dalam posisi Rp 19.000 per kg," katanya.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya mengatakan, bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP telah berhasil meredam inflasi beras pada tahun lalu. Namun, bantuan pangan pada Januari 2024 belum berjalan penuh lantaran terkendala proses verifikasi.
Bayu menjelaskan, hal tersebut wajar karena pemutakhiran data penerima bantuan pangan. Walau demikian, dia menekankan bahwa proses belum berjalan sepenuhnya karena bukan disebabkan bantuan pangan tetapi harga beras konsisten naik sepanjang awal 2024.
"Faktor utama kenaikan harga beras masih sama, yakni keterlambatan tanam yang berakibat keterlambatan panen dan produksi," kata Bayu kepada Katadata.co.id, Senin (29/1).
Bayu mencatat, neraca beras nasional akan defisit hingga 2,7 juta ton pada Januari-Februari 2024. Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk mempercepat proses verifikasi data untuk merampingkannya pada akhir Januari 2024.
