Pemerintah Akan Siapkan Tanah untuk Properti Hunian dan Komersial di IKN
Pemerintah sedang mencari tanah untuk properti hunian dan komersial di Ibu Kota Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana menyerahkan data tanah tersebut ke pengembang.
Saat ini sudah tidak ada lagi lahan untuk rencana tersebut di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. "Mungkin lokasinya di kawasan IB atau IC (di luar kawasan inti)," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (23/8).
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) Silvia Halim memperkirakan 85% hunian di ibu kota baru tersebut akan berbentuk vertikal atau rumah susun. Hanya 15% hunian berupa rumah tapak.
Hunian vertikal akan dibangun pada area yang berdekatan dengan pusat kegiatan. "Semakin dekat pusat kegiatan, huniannya semakin padat (vertikal)," kata Silvia, dikutip dari Antara. Jarak tempuh masyarakat ke pusat kegiatan nantinya dapat diakomodasi dengan transportasi publik, berjalan kaki, atau bersepeda.
Ia menyebut, IKN akan menerapkan konsep transformasi bermukim. Ini merupakan perubahan paradigma dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien. Metodenya dengan tinggal di hunian vertikal dan kompak (compact) sehingga akan tercipta kepadatan yang ideal, serta mendapat akses yang cepat dan mudah dijangkau.
Hunian di IKN juga akan menerapkan bangunan hijau (green building) dan teknologi cerdas (smart living) untuk meningkatkan kenyamanan penghuni sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).
Dalam surveinya beberapa waktu lalu, situs properti Rumah123 mencatat properti di kawasan IKN didominasi generasi muda pada Januari hingga April 2024. Mayoritas peminat berasal dari kawasan IKN dan Jakarta, dengan preferensi harga rumah yang bervariasi dari kelas menengah hingga menengah-atas.
Mayoritas pencari properti tersebut berusia 18 tahun hingga 34 tahun. Lokasi propertinya di Balikpapan (56,9%), Kutai Kartanegara (71,4%), Penajam Paser Utara (48,5%), dan Samarinda (56,4%).
