Menaker: Penetapan UMP 2025 Masih Dibahas dengan LKS Tripartit
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan alasan lamanya penentuan upah minimum provinsi (UMP) karena masih melakukan pembahasan dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Secara rinci, ada tiga unsur dalam LKS Tripartit Nasional, yakni pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Yassierli menilai partisipasi dalam penentuan upah minimum untuk tahun depan menjadi sangat penting pada 2024. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak memiliki kekuatan hukum.
"Mendapatkan kesepahaman di LKS Tripartit jauh lebih penting karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya akibat putusan MK," kata Yassierli kepada Katadata.co.id, Jumat (22/11).
MK memutuskan Pasal 88D Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak mengikat secara hukum. Pasal tersebut menjadi dasar pembuatan PP Pengupahan yang mengatur formula penghitungan upah minimum.
Putusan MK tersebut dilakukan pada 31 Oktober 2024. Yassierli menilai waktu putusan tersebut membuat waktu penggodokan formula penghitungan upah minimum pada tahun depan sangat terbatas.
Alhasil, pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan formula upah minimum dalam PP No. 51 Tahun 2023. Pembahasan yang terjadi dalam LKS Tripartit terkait besaran alfa dalam formula PP No. 51 Tahun 2023.
Rumus penetapan upah adalah inflasi yang ditambah dari hasil penggalian antara pertumbuhan ekonomi dan alfa. Adapun rentang alfa yang tercantum dalam PP No. 51 Tahun 2023 adalah 0,1 sampai 0,3.
Yassierli menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penentuan alfa berdasarkan kesepakatan LKS Tripartit Nasional dengan menargetkan besaran kenaikan upah minimum disepakati pada pekan depan.
"Semoga pekan depan negosiasi selesai dan kami akan melaporkan hasilnya ke presiden sebelum kami sampaikan hasilnya kepada para gubernur," katanya.
Diminta Menunggu Arahan Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengimbau seluruh gubernur untuk menunggu arahan pemerintah pusat dalam penentuan UMP. Sebab, batas waktu penetapan UMP 2025 oleh gubernur seharusnya ditetapkan Kamis (21/11).
Indah mengatakan penghitungan upah minimum masih dihitung. Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari beberapa pihak, seperti serikat buruh dan organisasi pengusaha.
"Kami mohon para gubernur menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat yang akan disampaikan dalam waktu dekat," kata Indah dalam Surat Edaran No. 4/498/HI.00.00/XI/2024 yang terbit Rabu (20/11).
