Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Sebanyak 12 mahasiswa mengajukan judicial review Pasal Penghinaan Presiden di KUHP ke MK karena dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melayangkan peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman.

MK mengabulkan gugatan musisi atas Undang-Undang Hak Cipta, mengubah frasa 'Setiap Orang'.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) agar rakyat bisa memberhentikan anggota DPR.

Mahasiswa menggugat Pasal 239 dari UU MD3 ke MK, mempermasalahkan ketiadaan mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh rakyat dan eksklusivitas kekuasaan partai politik.

Pemerintah menyiapkan strategi agar investor tidak kabur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai MK membatalkan HGU 190 tahun di IKN.

Uji materi atau judicial review (JR) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berpotensi kandas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai bahwa polisi aktif yang sudah menjabat di lembaga lain sebelum putusan MK tidak perlu mundur,

MK membatalkan ketentuan HGU hingga 190 tahun di IKN, memberikan dampak campuran termasuk mengurangi ketertarikan investor namun meningkatkan kepastian hukum dan potensi keadilan.

Arsul Sani, Hakim Konstitusi, membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan dokumen pendidikan asli dan foto wisuda saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi.

Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan hakim MK Arsul Sani terkait dugaan ijazah palsu, meminta MKD DPR untuk mendalami uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR.

Arsul Sani, hakim MK baru, diadukan terkait tuduhan pemalsuan ijazah doktoral. Ia telah membantah klaim ini dan menunjukkan bukti ijazah doktoralnya dari Polandia.

MK menolak permohonan perubahan masa jabatan Kapolri yang diajukan Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin, mempertahankan posisi kualifikasi karier profesional Kapolri tidak selevel dengan

MK memutuskan bahwa polisi aktif harus mengundurkan diri atau pensiun sebelum dapat menduduki jabatan sipil di luar kepolisian, mengakhiri kerancuan dalam penugasan yang dibuat oleh Kapolri.

Seorang PNS bernama Muhamad Anugrah Firmansyah mengajukan 'judicial review' terhadap UU Perkawinan, memprotes keabsahan pencatatan perkawinan antar-agama di Indonesia.