PBB Proyeksi Ekonomi Global Melambat Jadi 1,9% pada 2023
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua mengatakan pada 2022 jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2019, mencapai hampir 350 juta. Laporan PBB tersebut juga menyebut kelemahan ekonomi yang berkepanjangan juga membatasi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
“Krisis saat ini paling parah menyerang yang paling rentan – seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri. Komunitas global perlu meningkatkan upaya bersama untuk mencegah penderitaan manusia dan mendukung masa depan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua,” ujar Li Junhua.
Dalam laporan tersebut PBB meminta pemerintah dari tiap negara menghindari penghematan fiskal yang akan menghambat pertumbuhan. Penghematan juga diyakini bisa mempengaruhi kemajuan dalam kesetaraan gender, dan menghalangi prospek pembangunan lintas generasi.
PBB menyarankan pemerintahan di setiap negara melakukan realokasi dan reprioritas pengeluaran publik melalui intervensi kebijakan langsung. Kebijakan ini dipercaya bisa menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi.
"Kerja sama internasional tidak pernah lebih penting dari sekarang untuk menghadapi berbagai krisis global dan membawa dunia kembali ke jalurnya untuk mencapai SDG."
PBB memperkirakan kebutuhan pembiayaan SDG tambahan di negara berkembang mencapai beberapa triliun dolar AS per tahun. Karena itu dibutuhkan komitmen internasional yang lebih kuat untuk memperluas akses ke bantuan keuangan darurat, guna restrukturisasi dan mengurangi beban utang di seluruh negara berkembang.
