Ribuan Hotel Tutup, Industri Pariwisata Rugi Rp 60 Triliun

Perhotelan pun telah menjalankan sejumlah strategi untuk mempertahankan bisnisnya, seperti membuat paket penginapan untuk isolasi diri, penginapan untuk tenaga medis dan Orang Dalam Pengawasan (ODP), hingga penginapan untuk WNA yang dikarantina.

PHRI juga membuka opsi kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat karantina bagi pemudik. Meski begitu, upaya tersebut dinilai tidak menutupi beban operasional hotel. Pasalnya, rata-rata tingkat okupansi hotel saat ini di bawah 10%.

Selain itu, upaya pemotongan biaya operasional juga dilaksanakan oleh pengusaha, seperti beban gaji karyawan dan biaya listrik. Pengusaha juga meminta keringanan bunga kredit perbankan.

Hariyadi berharap pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri perhotelan. Insentif yang diharapkan berupa relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26, pembebasan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan pajak air tanah, dan pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kemudian, ia berharap adanya pembebasan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terlebih lagi, selama ini karyawan perhotelan tidak klaim dalam jumlah besar.

Selain itu, sejumlah perusahaan juga meminta penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) hingga akhir tahun 2020. "Bila masih memiliki dana namun tidak mampu membayar THR penuh, diusulkan pembayaran dengan dicicil," ujar dia.

(Baca: Antisipasi Booming Pariwisata Usai Covid-19, Kemenpar Benahi Hal Dasar)