Soal Surat Konflik Kepentingan & Amartha, Jokowi Diminta Pecat Stafsus
Selain itu, langkah Andi dinilai mengabaikan keberadaan sejumlah instansi. Sebab, tugas untuk melakukan korespondensi kepada seluruh camat berada di bawah kepala daerah merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
ICW juga menilai, publik tak pernah mengetahui tugas, fungsi, dan kewenangan staf khusus presiden. Dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa pengangkatan dan tugas pokok staf khusus presiden ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Namun, ICW menilai tugas, fungsi, dan kewenangan staf khusus presiden tidak diketahui sejak dilantik. (Baca: 4 Staf Khusus Jokowi Kelola Startup Dinilai Rawan Konflik Kepentingan)
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ICW meminta agar Andi segera mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf kepada seluruh camat di Indonesia. Dalam hal ini, Andi sudah menarik surat sebelumnya dan meminta maaf.
Namun, ICW juga meminta Jokowi segera memecat staf khusus yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan. Lalu, segera evaluasi kinerja dan posisi staf khusus.
“Juga mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” tulis ICW dalam pernyataan resminya.
Mereka juga meminta Jokowi memublikasikan Keputusan Presiden tentang pengangkatan staf khusus presiden serta tugas, fungsi, dan wewenangnya. (Baca: Profil Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amartha yang Jadi Stafsus Jokowi)
