Hary Prasetyo, Dari Direktur Jiwasraya & Staf KSP hingga Bui Kejaksaan
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Selasa (14/1).
Hary ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya yakni eks Direktur Utama Hendrisman Rahim, bekas pejabat Jiwasraya Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.
Hary Prasetyo menjabat Direktur Keuangan Jiwasraya sejak 15 Januari 2008, mendampingi Hendrisman Rahim. Hary dan Hendrisman dianggap berhasil selama lima tahun pertama dan kembali memimpin untuk masa 2013-2018. Setelah keluar dari Jiwasraya, Hary sempat bekerja sebagai tim ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) selama setahun.
(Baca: Eks Direktur Keuangan Jiwasraya yang Pernah Masuk Kantor Staf Presiden)
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah memuji Hary sebagai sosok muda yang cerdas dan cermat. "Alumni Oregon dan Pittsburg University kelahiran Cimahi tahun 1970 ini seorang pekerja yang tekun," kata Dahlan pada 2014.
Sebelum berkarier di Jiwasraya, Hary malang-melintang di berbagai perusahaan keuangan di antaranya pernah meniti karier di PT Trimegah Securities Tbk dan Lautandhana Investment Management.
Dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hary tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 37,9 miliar. Saat kejaksaan belum menetapkan tersangka, sempat beredar foto di media sosial Hary berpose sambil menyandar mobil Porsche.
(Baca: Tersandung Jiwasraya, Ini Jejak Benny Tjokro di Puluhan Perusahaan)
Dalam acara talkshow ILC di TV One, Hary menyatakan dia bersama direksi lainnya ditunjuk Kementerian BUMN pada 2008 untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya. Jiwasraya mengalami masalah insolvensi atau tekanan permodalan sebesar Rp 2,9 triliun sejak 2002. Hary mengklaim dia dan direksi lainnya direkrut Kementerian BUMN untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya.
"Jadi memang warisan yang terdahulu sudah ada dan kami duduk dengan Bapepam-LK, menyampaikan bahwa Jiwasraya mengalami insolvensi," kata Hary.
Setelah melakukan perhitungan, Hary menyebut pada akhir 2008 terjadi shortfall senilai Rp 6,7 triliun. Untuk mencapai risk based capital atau RBC 120% dibutuhkan suntikan sebesar itu. "Ketika itu Kementrian BUMN menyatakan bahwa selamatkan Jiwasraya, apapun caranya, jangan gaduh," kata dia.
(Baca: Karier Panjang Hendrisman Rahim di Asuransi Berakhir di Kejaksaan)
Alasannya, Jiwasraya meneruskan warisan yang lama dan tidak ingin mencederai kepercayaan para pemegang polis. "Ketika itu Jiwasraya sudah memiliki lebih dari 3 juta pemegang polis," kata Hary.
Saat masa kepemimpinan Hary dan Hendrisman ini lahir produk JS Saving Plan pada 2013. Produk asuransi ini yang mengalami gagal bayar sejak 2018. Berdasarkan data terakhir, Jiwasraya tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2019 dengan nilai Rp 12,4 triliun.
Kejaksaan menganggap manajemen Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi. Perseroan menempatkan 22,4% dari aset keuangan atau senilai Rp 5,7 triliun, sebagian besar pada perusahaan dengan kinerja buruk.
(Baca: Kronologi Kemelut Jiwasraya dari Masa SBY hingga Jokowi)
"Dari angka itu sebanyak 95% dana kelolaan ditempatkan di saham yang berkinerja buruk," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, beberapa waktu lalu.
Selain itu, untuk investasi reksa dana sebanyak 59,1% dari aset finansial atau senilai Rp 14,9 triliun, sebanyak 95% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Dari keputusan pengelolaan investasi yang serampangan ini, kejaksaan memperkirakan Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun per Agustus 2019.
(Baca: Benny Tjokro dan Hary Prasetyo Ditahan Kejaksaan dalam Kasus Jiwasraya)
