Jokowi Heran Indonesia Impor Ratusan Ribu Cangkul
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Indonesia saat ini sudah terlalu banyak mengimpor barang dan jasa. Bahkan, impor dilakukan terhadap pacul dan cangkul yang sebenarnya bisa dibuat oleh industri di dalam negeri.
"Puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini, industrinya yang sudah berkembang, pacul dan cangkul harus impor? Ini baru satu barang, barang lain masih ribuan," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Jokowi menilai impor memang lebih mudah lantaran harga produknya jauh lebih murah ketimbang buatan lokal. Meski demikian, dia menilai banyaknya impor justru akan membengkakkan defisit neraca perdagangan Indonesia.
BPS mencatatkan neraca perdagangan pada September 2019 defisit sebesar US$ 160 juta, memburuk dibanding bulan sebelumnya yang mencatatkan surplus US$ 85 juta. Defisit tersebut terutama disebabkan kinerja ekspor yang turun, sementara impor meningkat.
(Baca: Indonesia Impor Garam 2,2 Juta Ton, Puluhan Perusahaan Kantongi Izin)
Nilai ekspor pada September tercatat sebesar US$ 14,1 miliar, turun 1,21% dibanding bulan sebelumnya atau 5,74% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, impor tercatat naik 0,63% dibandingkan bulan sebelumnya atau turun 2,41% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Jokowi pun menilai besarnya impor dapat melumpuhkan industri dalam negeri. Hal itu lebih jauh dapat menghilangkan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Jokowi heran jika masih ada pihak yang justru mendorong impor produk dan jasa ke dalam negeri. "Kok kita masih hobi impor ya, uangnya pemerintah lagi, kebangetan banget," kata Jokowi.
Atas dasar itu, Jokowi meminta LKPP dan Bappenas mendesain proses pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan produk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri. Menurut Jokowi, hal itu dapat menekan impor barang dan jasa, serta dapat mendorong pengembangan UKM di Indonesia.
(Baca: Ekspor Makin Loyo, Neraca Dagang September Defisit US$ 160 Juta)
"Saya minta Kepala LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi, agar didahulukan. Persulit barang impar impor itu. Impar impor senangnya kita. Setoplah," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, LKPP dapat mempermudah persyaratan bagi produk UKM dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mempermudah masuknya produk UKM. LKPP juga dapat menurunkan standar kualitas bagi produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta adanya insentif khusus bagi produk-produk UKM yang masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta memberikan jasa pendampingan dan konsultasi bagi UKM ketika ingin mengikuti proses tersebut.
Meski demikian, Jokowi minta agar LKPP tetap berhati-hati terhadap produk-produk yang seolah buatan dalam negeri, padahal berasal dari impor. "Barangnya seperti pemasoknya lokal, tapi impor, hanya dicap saja. Ngecap saja untungnya enak banget, tapi barang kita enggak bisa masuk ke e-catalog, kalah bersaing," kata Jokowi.
