KPK Pertanyakan Izin Penyadapan Tak Berlaku pada Kepolisian dan Jaksa
“Jadi agak aneh ada pengawasan baru. Apakah pengawasan tidak berjalan baik karena ketidakmampuan DPR atau bagaimana?” ujar dia.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pun mempertanyakan motif DPR dalam mengusulkan aturan tersebut. Ia pun menilai ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK.
“Dari situ kami tarik kesimpulan ada upaya sistematis dari lingkup legislatif atas kewenangan KPK,” ujar Kurnia.
Berdasarkan data Ketua KPK Agus Rahardjo, ada 255 perkara yang melibatkan DPR dan DPRD. Sedangkan berdasarkan data ICW hingga April 2019, ada 22 anggota DPR pada periode 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK.
Dari segi partai politik, ada lima ketua umum yang terjaring KPK yaitu Mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Mantan Ketum PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali, Mantan Ketum Golkar Setya Novanto, Mentan Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy.
(Baca: Pejabat KPK Sebut Ada Upaya Sistematis Melemahkan Institusinya)
