JK: Revisi UU Pertanahan untuk Akomodir Investasi dan Hak Masyarakat

Selain itu, UU Pertanahan perlu disinkronisasi dengan Undang-Undang lainnya yang mengatur soal kebutuhan lahan, misalnya untuk kehutanan, perikanan, pertanian. Dengan begitu, semua kepentingan terlindungi. “Negara punya kemampuan untuk memiliki lahan dalam bentuk bank tanah, tetapi kebutuhan nasional terlindungi,” ujarnya.

(Baca: Ibu Kota Baru Dipastikan Jauh dari Tambang dan Bukan Bukit Soeharto)

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai UU Pertanahan masih akan berlangsung hingga pekan depan. Pembahasan ini sesuai dengan instruksi presiden untuk mendukung penyelesaian UU Pertanahan. Adapun UU tersebut merupakan inisiatif DPR sejak tiga tahun lalu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan revisi aturan akan menyelesaikan tumpang tindih administrasi dalam urusan pertanahan. "Kami akan memperkenalkan single land administration system,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Program Reforma Agraria diyakini bakal lebih kuat dengan adanya Undang-Undang Pertanahan. "Misalnya nanti kalau ada tanah terlantar akan digunakan bank tanah untuk tujuan Reforma Agraria," kata dia. Ia optimistis DIM bisa selesai pada September mendatang, untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).