Menanti Jokowi Tunjuk Satu Titik di Kalimantan Sebagai Ibu Kota RI
Semua lokasi ini sempat didatangi Jokowi untuk mengetahui kondisi laik atau tidaknya menggantikan Jakarta. "Saya mencari feeling-nya, kalau sudah dapat nanti kalkulasinya lebih mudah," kata Jokowi saat memeriksa lokasi di Gunung Mas, Mei lalu.
Belum dipastikan lokasi tepatnya, Kalimantan wilayah mana yang akan ditunjuk Jokowi sebagai pusat pemerintahan. Namun pada Mei lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko bersama Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengundang tiga perwakilan provinsi Kalimantan. Ketiganya adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Sebenarnya saat itu diundang pula perwakilan Sulawesi Barat untuk memaparkan potensinya menjadi ibu kota. Namun, seiring pernyataan pemerintah yang mengerucut ke Kalimantan, tiga provinsi ini lah yang kemungkinan menjadi titik pusat pemerintahan baru.
Bambang saat itu mensyaratkan lokasi ibu kota harus strategis dan berada di tengah Indonesia, bebas gempa, ancaman gunung berapi hingga banjir. Selain itu, lokasinya juga harus dekat dengan sumber air dan kota yang telah ada sebelumnya.
Pemerintah pun telah menyiapkan dua skenario pengembangan. "Pertama dengan jumlah penduduk 1,5 juta, kedua dengan 870 ribu jiwa." kata Bambang, seperti dikutip dari laman resmi KSP.
(Baca: Bappenas: Butuh Dana Rp 466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota)
Bambang juga mengatakan pindahnya ibu kota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemindahan pusat pemerintahan masuk di dalam salah satu proyek besar yang dilakukan selama lima tahun.
Paling tidak ada 10 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam proyek yang diperkirakan memakan biaya Rp 83,8 triliun ini. Sedangkan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta dana swasta.
"2024 pemindahan dan asas legalitasnya terpenuhi," kata Bambang dalam sebuah sesi wawancara dengan Katadata.co.id.
(Tonton: Urunan Membiayai Pembangunan Ibu Kota Baru)
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan rencana itu sebenarnya masih dalam tahap kajian. Karena itu, alokasi dananya pun belum dapat masuk rencana APBN dalam waktu dekat. Menurutnya rencana ini masih harus melalui pertimbangan mendalam, khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.
"Harus hati-hati kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Kalla.
