Airlangga dan Bamsoet Bersaing Ketum Golkar, Restu Jokowi Jadi Penentu

7 Juli 2019, 19:07

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo disela pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Burhanuddin yakin Jokowi menghendaki ketua umum Golkar yang bisa diajak berkolaborasi. "Satu untuk tetap menyamankan posisi Golkar, kedua untuk menyukseskan pemerintahan periode kedua," ujar dia.

Selain itu, menurut Burhanuddin selama ini Jokowi terbantu Golkar saat proses rekonsolidasi politik di awal periode pertama pemerintahan.Di sisi lain, ia menilai Golkar adalah partai yang sejarahnya tidak bisa jauh dari kekuasaan.

Politisi senior Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Munas Golkar tetap akan digelar pada Desember 2019. "Enggak ada lah (usulan percepatan Munas Golkar)," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, lebih baik suksesi kepemimpinan Golkar berjalan sebagaimana mestinya. “Jadi, biarkan berproses secara alamiah,” ucapnya.

Selain Luhut, Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia juga menilai Munas sebaiknya dilaksanakan pada Desember 2019. Doli mengatakan pihaknya taat terhadap konstitusi dan jadwal Munas sebagaimana diatur dalam AD/ART Golkar. "Tidak dimajukan dan tidak pula diundur," kata Doli kepada Katadata.co.id.

Menurut Doli, Munas Golkar tidak boleh hanya menjadi kontestasi perebutan jabatan ketua umum saja. Munas haruslah menjadi ajang evaluasi terhadap apa yang dialami partai dalam satu periode ke belakang, termasuk terkait Pemilu 2019.

Halaman: