KPU Siapkan Dokumen dan Rekrut Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Prabowo

"Penyampaian keterangan tentunya kami akan sampaikan dengan objektif. Kami nanti tidak akan beropini akan tetapi kami akan menyampaikan fakta-fakta yang telah kami miliki sesuai pengawasan kami," kata Ketua Bawaslu Abhan, Selasa (28/5).

(Baca: Bawaslu Persiapkan Diri Hadapi Sidang Gugatan Pemilu 2019 di MK)

Terkait apakah ada kesamaan antara data pelanggaran yang dimiliki Bawaslu dan bukti yang diajukan BPN, ia menolak untuk berspekulasi. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada sejumlah data yang sama yang telah diajukan kubu BPN tersebut.

BPN Prabowo-Sandiaga telah melayangkan gugatan ke MK atas hasil pemilu 2019, khususnya hasil pilpres. BPN Prabowo-Sandiaga secara tegas menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU lantaran menemukan sejumlah kecurangan.

MK akan memprioritaskan penyelesaian perkara pemilu 2019 pada hasil pilpres ini. MK harus menyelesaikan perkara ini dalam waktu 14 hari kerja, terhitung sejak teregistrasi.

Sidang gugatan pilpres pertama akan dimulai pada 14 Juni, sedangkan putusan gugatan sengketa ditentukan pada 28 Juni. Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga yang diketuai Bambang Widjojanto menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa pilpres 2019. Gugatan tersebut juga dilengkapi dengan tujuh tuntutan yang resmi terdaftar ke MK.

(Baca: Harus Buktikan Dalil, Peluang Prabowo-Sandiaga Menang di MK Kecil)