Bappenas: Ada Empat Zonasi di Kawasan Ibu Kota yang Baru
Terkait perencanaan pembangunan ibu kota baru ini, Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengingatkan, agar pemerintah sesegera mungkin menyiapkan payung hukum yang kuat.
Keberadaan payung hukum tersebut dimaksudkan agar ada kepastian bagi swasta untuk bergerak, jika nantinya dilibatkan ke proyek pembangunan ibu kota baru ini.
"Biasanya lahan sudah ada kepastian dengan pemda, tapi investor harus memastikan di daerah tidak ada hambatan yang sifatnya birokrasi, jadi perlu ada payung hukum," kata ujar David kepada Katadata, Selasa (14/5).
Masalah legalitas ini menurtnya kerap membuat pembangunan suatu daerah terhambat, karena pengembang swasta enggan melanjutkan karena takut bermasalah secara hukum.
Salah satu masalah yang biasa terjadi ialah administrasi yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Hal tersebut ia katakan dapat menjadi batu sandungan bagi pembangunan infrastruktur.
Pendapat David ini dimaksudkan untuk merespon pernyataan Menteri Bambang, yang mengungkapkan adanya pemberian ruang dan konsesi bagi BUMN dan swasta dalam pengembangan ibu kota baru.
Nah, dengan adanya zonasi yang sudah ditetapkan ini, wajar saja jika keberadaan payung hukum yang kuat diharapkan segera hadir. Pasalnya, tanpa payung hukum yang kuat pengembangan suatu daerah, termasuk zonasi di dalamnya bakal terhambat.
(Baca: Bappenas Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Ekonomi Jakarta)
